Pegawai Negeri Sipil (Ilustrasi)
Pegawai Negeri Sipil (Ilustrasi)

OKESULTRA.COM, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap data mengenai 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor yang belum dipecat  dan masih menerima gaji.

Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi ( tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah.

“Saat ini baru 317 koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, saat dihubungi awak media pada Kamis (13/9/2018).

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri (‎Kemendagri) juga telah mengeluarkan surat edaran baru yang berisikan pemecatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditujukan untuk seluruh Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia dengan nomor surat edaran 180/6867/SJ.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BKN, tidak luput juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) terdapat empat PNS yang berada disalah satu Kabupaten/Kota di Sultra yang saat ini berstatus sebagai koruptor dan masih menerima gaji sebagai PNS.

Mengenai Kabupaten/Kota mana dan data rinci oknum PNS tersebut, pihak BKN enggan untuk memberikan data terperincinya. “Tunggu saja, itu bukan kewenangan saya,” imbuh Ridwan singkat.

Untuk diketahui, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang menyusul Provinsi Jawa Barat (Jabar) menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang.

Sementara Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang.


Laporan: Indra M
Editor: Aroel

Tulis Komentar Anda Disini