Massa APH-Sultra saat unjuk rasa terkait dugaan ijazah palsu Plt Bupati Buton Selatan. (Foto: Onno/OKESULTRACOM).
Massa APH-Sultra saat berunjuk rasa terkait dugaan ijazah palsu Plt Bupati Buton Selatan. (Foto: Onno/OKESULTRACOM).

OKESULTRA.COM, KENDARI – Jumat (10//8/018) puluhan massa aksi melakukan unjuk rasa terkait dugaan ijazah palsu Plt Bupati Buton Selatan, Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (APH-Sultra) mendesak aparat yang berwewenang dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Sultra agar mengusut tuntas kasus ijazah palsu.

Tentunya ijazah palsu bukan hal yang baru. Bahkan ada juga yang secara sengaja menggunakan sebagai syarat melamar pekerjaan karena dibutuhkan kualifikasi untuk bisa mendaftar sebagai calon pegawai atau pekerja. Bahkan sekedar untuk mendukung jabatan publik yang diembannya tanpa memiliki pendidikan yang memadai.

Dalam orasinya, Zul Harjan selaku Jenderal Lapangan membeberkan, kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buton Selatan merupakan aib besar bagi dunia pendidikan terkhusus masyarakat yang ada didaerah tersebut.

“Polda Sultra harus mengusut tuntas kasus ini. Ijazah yang seharusnya didapat melalui proses panjang dan melalui banyak tahapan, ternyata bisa dipalsukan dan didapatkan dalam waktu yang singkat,” ucap Zul Harjan dalam orasinya, Jumat (10/9/2018).

Dia mengatakan, sesungguhnya ijazah palsu simbol bahwa masyarakat sudah tidak menghargai ilmu, tidak menghargai proses, malas, tidak jujur, bermental korupsi dan berpola pikir praktis dan instan. Orang yang menggunakan ijazah palsu kalau sudah masuk dalam disistem pemerintahan atau lembaga negara, maka kemungkinan besar yang akan dilakukan membuat kebijakan-kebijakan “Ngawur”.

“Bagaimana membuat kebijakan yang baik, sementara mereka miskin gagasan, ilmu dan berkompetensi. Pada dirinya saja tidak jujur apalagi sama rakyatnya,” ujarnya.

Menurutnya, jika kasus ini dibiarkan begitu saja oleh supermasi hukum tentu sangat disayangkan, kepada Kapolda Sultra segera memeriksa ijazah yang digunakan Plt Bupati Busel sebagai salah satu persyaratan sebagai calon Wakil Bupati 2017-2022.

“Ini jelas memalsukan dokumen negara yang merugikan masyarakat Busel, kami juga meminta kasus ini diusut tuntas dan tangkap oknum-oknum yang terlibat dalam melakukan pemalsuan ijazah palsu yang hari ini digunakan oleh Plt Bupati Busel,” tututnya.


Laporan: Onno
Publisher: Andise SL

Tulis Komentar Anda Disini