Adly Yusuf Saepi, SH.,MH.(Foto: Istimewa).

OKESULTRA.COM, KENDARI – Adly Yusuf Saepi eks Komisioner KPU Kolaka Timur 2014-2019 menanggapi Surat Ketua KPU RI Nomor 289/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 dan Surat Nomor 300/PP.06-SD/05/KPU/II/2019 tentang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan KPU Koltim periode 2019 – 2024.

“Surat KPU RI memerintahkan KPU Sultra untuk melanjutkan tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur, adalah sebuah keputusan yang diluar jangkauan rasionalitas saya sebagai seorang yang berjuang mengawal proses seleksi yang bertentangan dengan aturan hukum dan etik yang dilaksanakan oleh tim seleksi calon anggota KPU Kolaka dan Koltim periode 2018-2023 yang lalu,” jelasnya Kamis (21/2/2019).

Ia menilai, keputusan KPU RI tersebut tidak mencerminkan dan tidak mewakili rasa keadilan masyarakat khususnya kepada dirinya yang berjuang dan mengawal perbaikan sistem rekrutmen calon anggota KPU yang lebih berintegritas.

“Keputusan KPU hari ini jauh dari realita dan fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses seleksi calon Anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Adly menjelaskan dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh tim investigasi KPU RI dirinya bersama Muh. Ali dan Siswanto Azis, “Kami mengungkapkan semua kejanggalan kebobrokan yang terjadi di dalam proses seleksi dengan didukung bukti-bukti yang valid baik rekaman audio dan percakapan Whatsapp pembicaraan atau percakapan tentang dugaan transaksional permintaan sejumlah uang dengan oknum ketua dan anggota timsel KPU Kolaka dan Koltim inisial SN dan PE maupun oknum eks anggota KPU Kolaka Timur inisial IW dan oknum staf PNS KPU Sultra inisial NI yang diduga membocorkan dan memperjual belikan bank soal CAT KPU sebelum pelaksanaan tes dimulai tanggal 19 November 2018 lalu”.

Lanjut Adly, bahkan proses klarifikasi yang dilakukan tim invstigasi KPU RI di Kantor KPU Sultra, oknum anggota timsel insial (PE) mengakui meminta dan menerima sejumlah uang dari peserta seleksi dan membagi uang tersebut kepada oknum ketua timsel di lobby hotel Plaza Inn Kendari, begitupun dihadapan penyidik Kejati, oknum timsel dan oknum eks anggota KPU Koltim mengakui suara direkaman audio dan percakapan Whatsapp adalah benar adanya.

“Sehingga logika KPU melanjutkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan dimana?, seharusnya KPU membatalkan dan mengulang proses seleksi dari awal, karena di dalam proses klarifikasi tim investigasi KPU RI semuanya terungkap dan terang benderang, apalagi para oknum yang diperiksa lebih banyak bohongnya namun ketika dikonfrontir dan diputar rekaman tidak bisa mengelak, jadi masalah utamanya adalah bocornya dokumen negara, ditambah lagi tim seleksi tidak berintegritas, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, maka prosesnya cacat hukum, inprosedural dan melanggar etik, harus batal demi hukum,” tegasnya.

Ditanya terkait alasan KPU RI mengambil keputusan melanjutkan tahapan fit and proper test, Adly tidak mengetahui secara substansi alasan KPU RI dan menganggap itu adalah domain dan hak KPU.

“Namun saya menduga ada 2 kemungkinan, pertama pimpinan KPU RI dalam hal ini ketua mengambil keputusan dengan melanjutkan tahapan diluar dan atau tidak sesuai dengan apa yang telah didekomendasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tim investigasi, dan kedua ada kemungkinan rekomendasi atau LHP tim investigasi KPU RI tersebut tidak sesuai dengan realita dan fakta sesungguhnya yang didapatkan dari proses klarifikasi kepada semua pihak yang telah diperiksa. Negeri ini apa yang tidak mungkin semua bisa terjadi dan dilakukan, hanya untuk menutupi keburukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak beradab, intinya KPU RI menafikkan dan mengabaikan kebenaran yang sebenarnya terjadi dalam proses seleksi dan klarifikasi,” pungkas Adly.

Adly menganggap kecil kemungkinan KPU RI mengambil sebuah keputusan diluar yang telah di rekomendasikan tim investigasi, sebab rekomendasi tersebut sesuai dengan fakta yang didapatkan kemudian dikaji dan dikuatkan dengan dalil argumentasi hukum dalam sebuah kesimpulan.

“Jika hal tersebut benar terjadi maka timinnvestigasi, hanya datang menggugurkan kewajiban dengan basa basi memeriksa kami secara maraton, apalagi datangnya dan bekerjanya tidak begitu makismal dan terkesan buru-buru, karena tidak semua anggota tim seleksi dan pihak terkait diklarifikasi dan diperiksa begitu juga dengan oknum-oknum yang disebutkan didalam rekaman audio dan percakapan whatsapp”.

“Keluarnya Keputusan Ketua KPU RI tersebut kami sangat kecewa, namun bukan berarti perjuangan saya dan kawan-kawan berakhir sampai disini, dan bahkan sedikitpun tidak menyurutkan semangat dan perjuangan, karena kami komitmen untuk mengawal masalah tersebut sampai tuntas. Tahapan tersebut boleh dilanjutkan namun proses hukum para oknum pelaku harus tetap jalan dan berproses sampai para oknum tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum karena telah mencederai proses seleksi dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, pencarian akan saya lanjutkan dan uji melalui sidang DKPP RI nantinya untuk membuktikan carut marutnya masalah proses seleksi yang dilakukan timsel”.

“Insha Allah dalam waktu dekat akan saya daftarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik KPU RI, begitu juga laporan kawan-kawan sebelumnya baik di Kepolisian dan Kejaksaan Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih berproses akan kami kawal sampai tuntas, jika aparat penegak hukum tidak serius dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah hukum tersebut, maka akan kami teruskan laporan di Mabes Polri dan Kejagung RI,” cetusnya.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini