OKESULTRA.COM, KENDARI – Badan Koordinasi (Badko), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam hal ini Gubernur Ali Mazi dan Dinas ESDM untuk melakukan penertiban perusahaan tambang bermasalah dan pertambangan ilegal di bumi anoa.

“Secara tegas kami nyatakan, bahwa Badko HMI Sultra mendukung langkah bapak Gubernur dan ESDM Sultra dalam menertibkan perusahaan tambang yang tidak taat aturan,” jelas Ketua Badko HMI Sultra, Candra Arga kepada wartawan di Kendari, Selasa (19/2/2019).

Menurut hasil investigasi Badko HMI Sultra, lanjut Candra, di Sulawesi Tenggara masih banyak perusahaan tambang yang melakukan pertambangan secara ilegal. Tak hanya secara administrasi yang tidak tertib, beberapa aspek, seperti aspek ligkungan juga banyak yang dilanggar dan diabaikan.

“Pak Gubernur harus turun tangan langsung dalam penertiban tambang tak patuh aturan itu, ini persoalan serius. Kami Badko HMI Sultra siap membantu Gubernur secara teknis dilapangan jika memang dibutuhkan untuk membantu mengevaluasi perusahaan pertambangan yang tidak tertib di Sultra,” katanya.

Selain Pemprov Sultra, pihak terkait seperti Polda Sultra dan Kejati harus mengontrol proses dugaan ilegal mining yang terjadi di Sultra.

“Polda Sultra juga harus pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan. Polda juga harus membuat tim investigasi pertambangan di Sultra,” jelasnya.

Seluruh pihak yang terlibat dalam pertambangan di Sultra, baik Pemprov, Polda Sultra dan Kejati agar tak tebang pilih dalam memproses pelanggaran perusahaan tambang.

“Jika memang ada ditemukan perusahaan pertambangan yang melanggar aturan, baik pidana maupun perdata, ya harus di proses sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Umum, Badko HMI Sultra, Arsasam Moita mengingatkan kepada Gubernur Sultra Ali Mazi agar tak lupa dengan janji kampanyenya soal pertambangan di Sultra.

Mantan Ketum HMI Cabang Kendari ini juga mengatakan agar Pemprov juga harus terbuka kepada publik. Jika memang disebutkan ada tambang yang bermasalah, harus dijelaskan masalahnya apa, dan perusahaan mana.

“Agar publik tau dan bisa bersama sama mengotrol proses penertiban itu,” katanya.

“Jika memang kemudian dalam prosesnya ada pelanggaran ya harus ditindak secara hukum, ya ditindak,” tutupnya.

Berikut pernyataan sikap Badko HMI Sultra :

1. Mendukung penuh langkah pemerintah Provinsi Sultra dalam hal ini Gubernur Sultra serta Dinas ESDM untuk melalukan penertiban perusahaan pertambangan yang tidak patuh terhadap aturan serta tak berpihak kepada rakyat.

2. Meminta kepasa setiap perusahaan untuk tertib terhadap syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan aktivitas pertambangan.

3. Mendorong pemerintah untuk mendesak perusahaan pertambangan untuk segera merealisasikan komitmen terkait hilirisasi industri mineral.(waa).


Tulis Komentar Anda Disini