OKESULTRA.COM, JAKARTA – Aktivitas PT. Wanagon Anoa Indonesia yang dilakukannya diduga ilegal, pasalnya perusahaan yang berherak disektor pertambangan tersebut telah disurati oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait pemberhentian aktivitas pertambangan.

Menyikapi hal tersebut, Barisan Muda Pemerhati Tambang Konawe Utara (Bapertam-Konut) akan segera melaporkan pelanggaran yang dilakukan PT. Wanagon Anoa Indonesia ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, seperti yang diungkapkan Koordinator Forum Bapertan Konut, Oscar.

“Dari hasil penelusuran kami di lapangan, ternyata PT. Wanagon Anoa Indonesia masih melakukan aktivitas pertambangan. Padahal perusahaan ini telah diberhentikan oleh Dinas ESDM Sultra,” jelas Oscar saat ditemui di Jakarta.

Dinas ESDM Sultra, lanjutnya, telah berulang kali melayangkan surat peringatan, namun tetap tidak diindahkan oleh pihak PT. Wanagon, bahkan perusahaan yang berada di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, belum mengantongi sertifikat Clean and Clear (CnC).

“PT. Wanagon ini juga kami duga tidak memiliki CnC. Merambah kawasan hutan dan tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Apalagi Dinas ESDM Sultra sudah beberapa kali melayangkan surat pemberhentian namun surat tersebut tidak diindahkan,” jelas Oscar.

Aktivitas ilegal yang dilakukan PT. Wanagon terus berlanjut tanpa menghiraukan surat pemberhentian dari Dinas ESDM Sultra, jadi Bapertan Konut menyimpulkan bahwa aktivutas pertambangan PT. Wanagon dinyatakan melawan hukum dan diduga kebal hukum pula.

“Sampai saat ini segala bentuk aktivitas yang dilakukan PT. Wanagon di Desa Mandiodo dapat dikategorikan melawan hukum dan perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas pelanggaran dan kerugian negara yang ditimbulkan,” terangnya.

Selain akan melapor ke Kementerian ESDM, tambahnya, Bapertan Konut juga akan menyambangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Wanagon.

” Setelah melapor ke Kementerian ESDM, kami juga akan melapor ke Mabes Polri, dan kami sangat serius dengan gerakan ini,” tegas Oscar.

Laporan: Iwan

Tulis Komentar Anda Disini