Sejumlah tenaga keshatan honorer saat diterima dewan diruang rapat DPRD Muna. (Foto: ars/OKESULTRACOM).

OKESULTRA.COM, RAHA – Honorer tenaga medis lingkup Puskesmas yang didampingi sejumlah LSM berunjuk rasa dikantor DPRD Muna, menuntut agar Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muna, Hasdiman Maani dan Kepala Puskesmas (Kapus) Katobu, Mustafa agar dicopot dari jabatannya, Kamis (7/2/2019).

Hal itu disuarakan mereka karena Dinkes dituding telah menyunat bahkan sampai tidak membayarkan dana kapitasi dari jasa pelayanan BPJS kepada para tenaga medis honorer di Puskesmas.

Tak hanya itu, insentif para honorer pun ikut disunat, mirisnya lagi yang seharusnya diterima selama satu tahun, hanya dibayarkan sepuluh bulan saja.

Hal itu diungkapkan ketua Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Muna, Alimin seperti dilansir Sultrakini.com. Kata dia, Puskesmas Katobu, terhitung sembilan bulan sejak April-Desember 2018 dana kapitasi untuk tenaga honorer hanya dibayarkan Rp. 100 ribu. Padahal seharusnya diterima sesuai jumlah peserta BPJS yang mencapai kisaran 8200 orang dengan klaim Rp. 8 ribu.

“Ini sudah sangat tidak menusiawi, puskesmas katobu cuma satu sampel kasus karena ini juga terjadi di puskesmas lain sekitar 27 puskesmas yang ada di Muna,” terang Alimin.

Begitu juga, dana insentif yang tertuang dalam SK Bupati itu antara Rp. 350 ribu hingga Rp. 600 ribu, namun pada kenyataan tenaga honorer diratakan menerima Rp. 200 ribu dan itupun hanya sepuluh bulan dibayarkan, ditambah potongan tidak jelas dengan dalih biaya administrasi sebesar Rp. 25 ribu sampai Rp. 50 ribu.

“Kasihan sudah kurang terima honor kena potongan lagi, yang paling miris setelah kami pertanyakan hak itu di Dinkes minggu lalu, langsung muncul SK terbaru oleh Kapus se-Muna, dimana poin pentingnya tenaga sukarela dengan tidak mengharapkan imbalan jasa,” bebernya.

Dia menambahkan sebagai lemabaga pendamping yang menyuarakan aspirasi tenaga honorer berasumsi bahwa dengan terbitnya SK tersebut ada indikasi untuk menghilangkan jejak atau menggelapkan dana kapitasi untuk tenaga honorer se-Kabupaten Muna.

Sementara itu, ketua komisi III DPRD Muna, Awaluddin mengatakan mengapresiasi aspirasi para tenaga honorer dan berjanji segara memanggil pihak terkait untuk dilakukan hearing.

“Insya Allah tanggal (19/2/2019) setelah reses kita akan panggil Dinkes dan Kapus Katobu begitu juga LSM serta adik-adik honorer,” tutupnya.(ars)


Tulis Komentar Anda Disini