OKESULTRA.COM, KENDARI – Disinyalir terdapat kurang lebih 1.400 unit usaha di Kota Kendari yang tidak memiliki Ijin Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan dapat berdampak buruk terhadap tercemarnya lingkungan sekitarnya.

Menyikapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, serta para pelaku usaha perhotelan maupun rumah makan.

Pada RDP tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendari (DLHK) Kendari, Pamiruddin mengungkapkan bahwa minimnya pengawasan disebabkan kurangnya personil yang ahli dibidang pengawasan lingkungan.

“Saat ini kami kekurangan personil dalam hal pengawasan, dulu ada 7 tapi karena 2 sudah pindah, jadi tinggal 5 orang pegawai DLHK yang melakukan pengawasan,” ungkapnya, Senin (21/10/2019).

Dalah hal pengawasan, lanjutnya, bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat, jadi silahkan adukan jika telah terjadi pelanggaran lingkungan.

“Saya sangat terbantu dengan adanya aduan dari teman-teman, karena saya bukan orang yang paham tentang IPAL, tapi saya akan perintahkan staf untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam hal pengawasan dengan seluruh personil yang ada,” terangnya.

Laporan: Iwan

Tulis Komentar Anda Disini