OKESULTRA.COM, KENDARI – Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Azis membeberkan beberapa hal yang dibahas saat menggelar pertemuan bersama Koordinator Wilayah (Korwil) VIII Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aldinsyah Malik Nasution.

Menurut Andi, KPK RI mensuport dan mengawal Pemprov Sultra dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah di sektor pertambangan.

“KPK akan mensuport dan mengawal daerah (Sultra) dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, khususnya sektor pertambangan,” jelas Andi Azis saat ditemui diruang kantornya, Senin (18/2/2019).

Selain itu, kata Andi, ada 21 petunjuk dari KPK yang harus dilaksanakan untuk sektro pertambangan Sultra.

“Banyak, ada 21 perintah yang harus kami lakukan dalam waktu dekat,” katanya.

Namun, KPK tidak membahas terkait 22 IUP perusahaan tambang di Sultra yang diduga bermasalah.

“Tidak, soal itu tidak dibahas. Persoalan kecil 22 itu, ada persoalan besar yang kita hadapi dan bereskan,” katanya.

Saat rapat koordinasi dan supervisi antara Pemprov Sultra dan KPK, Koordinator Wilayah (Korwil) VIII Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aldinsyah Malik Nasution, sempat menyinggung soal pemetaan IUP yang telah Clear and Clean (CNC) dan IUP yang non CNC.

Menurut Andi, hal itu juga yang menjadi petunjuk KPK dan harus segera dituntaskan ESDM Sultra.

“Itu salah satu tugas kami juga. Dan itu (Pemetaan IUP CND dan non CNC) juga salah satu perintah, salah satu saran (dari KPK) agar segera kita realisasikan,” tutupnya. (waa).


Tulis Komentar Anda Disini