Direktur Eksektif Walhi Sultra, Kisran Makati (Foto : Wiwid/Okesultra.com)
Direktur Eksektif Walhi Sultra, Kisran Makati (Foto : Wiwid/Okesultra.com)

OKESULTRA.COM, KENDARI – Aktifitas pertambangan yang ada di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mematik konflik di masyarakat.

Beberapa waktu lalu, terjadi bentrok antara masyarakat dengan perusahaan yang akan memasukan alat berat ke Laonti. Kala itu sebagian masyarakat menolak PT Gerbang Multi Sejahtera (PT GMS) yang memiliki kuasa atas IUP di Laonti untuk melakukan aktifitasnya.

Kajadian itu juga mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, Kisran Makati. Kisran mengatakan tak mau menyoroti soal konflik yang sudah terjadi.

Ia justru menyoroti kebijakan Pemda Konsel sebelumnya yang memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Masalah IUP yang terbit di Konsel termasuk yang ada di Laonti itukan kesalahan masa lalu. Ketika itu di pemerintahan Bupati Imran,” kaya Kisran kepada Okesultra.com, Sabtu (21/4).

Kisran mengatakan, Laonti tidak bisa dijadikan kawasan pertambangan, sebab Laonti adalah sebuah pulau kecil.

“Laonti itu bukan hanya sebuah Pulau Kecil, Laonti itu juga adalah tanjung, tapi di paksakan menjadi daerah tambang, lalu disesuaikan dengan RTRW,” katanya.

Lebih jauh Kisran mengatakan, karena Laonti adalah daerah konserfasi, sehingga keberadaanya harus diperioritaskan oleh Pemda untuk tidak dijadikan daerah tambang.

“Yang terjadi, Pemda mengeluarkan izin dulu baru disesuaikan dengan Perda RTRW,”

“Yang paling cocok di Laonti itu adalah sebagai kawasan pariwisata,” sambungnya.

Seperti kita lihat, lanjut Misran, di Laonti ada objek wisata Namu dan beberapa objek wisata lainya. Keberadaan aktifitas pertambangan dikhawatirkan bisa mengancam pariwisata.

“Objek wisata Itukan dekat sekali dengan Tue Tue dan pasti akan terganggu. Beberapa destinasi wisata yang ada juga terganggu,” tambahnya.

Meski di Laonti sudah terbit IUP milik PT GMS, Walhi berpendapat Laonti tak bisa dijadikan kawasan pertambangan.

“Tapi menurut kami, Laonti itu tidak bisa dijadikan daerah pertambangan karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya, salah satunya undang-undang pesisir misalnya,” tutup Kisran.

Laporan : Wiwid Abid Abadi

Tulis Komentar Anda Disini

loading...