OKESULTRA.COM, KENDARI – Calon anggota DPR-RI, Jaffray Bittikaka siap memperjuangkan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Buton (Buton) untuk membentuk pemerintahan yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri telah menjadi perhatian khusus bagi pria yang akrab disapa JB ini.

Hal tersebut akan berusaha diwujudkan jika dirinya terpilih dalam perhelatan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang.

“Sudah diusulkan, untuk itu Pak Jaffray berkomitmen ketika duduk di Senayan nanti, dia akan menggejot dan mengawal daripada pemekaran Kepton menjadi DOB, ini bagian dari visi misi utamanya,” ungkap Ketua Tim Sahabat Pemenangan Jaffray Bittikaka, Rahmat Karno, Minggu (17/2/2019).

JB yang juga ketua DPW Partai Perindo Sultra akan tetap berkomitmen dalam mewujudkan cita-cita pemekaran Kepton, meskipun kata Rahmat nantinya Jaffray Bittikaka tak menduduki kursi DPR-RI.

“Duduk dan tidaknya itu adalah komitmen Perindo,” jelasnya.

Lanjut Rahmat, keinginan dan cita-cita besar tersebut telah lama menjadi impian bagi dirinya dan juga masyarakat Kepulauan Buton.

“Keinginan masyarakat sudah sejak lama, dan itu sudah diusulkan, hanya persoalannya presure diatas itu lemah. Sehingga kita membutuhkan sok-sok figur yang ingin memperjuangkan kepentingan daerah,” tegasnya.

Menurut Rahmat, Kepton ini telah layak dijadikan sebagai DOB, sebab Kepton sudah memenuhi unsur-unsur prasyaratnya.

“Batas minimal jumlah kabupaten yang harus lebih dari empat, kita sudah penuhi yakni Buton, Busel, Butur, Buteng, Wakatobi, dan Baubau. Dari segi SDM dan SDA tidak diragukan lagi, kemudian dari segi wisata, Kepton memiliki kekayaan wisata alam dan budaya, kami sangat optimis, bahwa pemekaran itu akan terjadi,” imbuhnya.

Ia pun mengajak masyarakat mendukung cita-cita besar pemekaran Kepton sebagai DOB yang benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju.

“Perindo akan berada digarda terdepan dan mengawal proses pemekaran,” tutupnya.

Rahmat juga berharap moratorium pemekaran DOB segera dicabut oleh pemerintahan Jokowi-JK, sehingga PPS dan KLS bisa terbentuk sambil mempersiapkan semua syarat lainnya terpenuhi.

Untuk diketahui sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 syarat pemekaran daerah meliputi syarat administratif, syarat fisik, dan syarat teknis pembentukan daerah otonom yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kemampuan keuangan dan rentang kendali.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini