Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Sultra, Muhammad Nasir. (Foto: Istimewa).

OKESULTRAMCOM, KENDARI – Ketua Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Sultra, Muhammad Nasir menyorot sejumlah alat peraga kampanye (APK) caleg yang melanggar aturan, seperti pemasangan APK di pohon pelindung dengan cara dipaku.

“Alat Peraga Kampanye meski sudah berkali-kali ditertibkan, masih ada saja yang memasang di tempat atau lokasi yang tidak sesuai, terutama masih banyaknya baliho caleg yang menjadikan pohon dan tiang listrik sebagai tempat menempel atau sandaran penyangganya, terangnya, Minggu (13/1/2019).

Lebih lanjut, ia mempertanyakan komitmen peserta pemilu baik caleg, tim sukses ataupun parpolnya terhadap regulasi pemasangan APK.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah calegnya
parpol yang gagal paham atau tim suksesnya,” lanjutnya.

Natsir mengimbau, pemasangan APK harus mengikuti aturan yang tertuang dalam dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang salah satunya, tidak memasang APK pada sarana prasarana publik atau taman dan pepohonan.

“Olehnya itu dihimbau kepada caleg agar patuhi dan taati aturan kampanye yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Sebab jika himbauan tersebut tak diindahkan maka KIPP tak segan untuk melapor ke Bawaslu.

“Karena jika diketahui melanggar KIPP Sultra tidak akan segan-segan melaporkannya ke pihak pengawas pemilu”.

Selain pengawasan APK, KIPP Sultra pun tenga memantau adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang turut aktif melakukan politik praktis dengan cara mengkampanyekan salah satu parpol atau caleg tertentu.

“KIPP Sultra akan terus melakukan pemantauan terkait adanya dugaan kegiatan partai politik yang diikuti oleh pejabat pemerintah/aparat kelurahan dan desa, adanya kegiatan kampanye partai namun dihadiri anak-anak, bahkan adanya kegiatan bantuan sosial pemerintah namun dimanfaatkan oleh caleg, serta bagi-bagi sembako atau uang”.

“Kami harapkan bagi masyarakat yang benar-benar mengetahui dan memiliki data kuat (bukti visual) terkait adanya dugaan pelanggaran, dapat segera melaporkannya ke Panwas setempat atau kepada KIPP Sultra untuk diteruskan kepada pihak Bawaslu,” harapnya.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini