Koltim Genap 5 Tahun, Kemendagri Gelar Evaluasi Akhir DOB

13
Rapat teknis Penilaian Tim Evaluasi Akhir (DOB) Kemdagri di Kolaka Timur. (Foto:Andise/OKESULTRACOM).
Rapat teknis Penilaian Tim Evaluasi Akhir (DOB) Kemdagri di Kolaka Timur. (Foto: Andise/OKESULTRACOM).

OKESULTRA.COM, TIRAWUTA – Tim evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  (Kemendagri RI) menggelar rapat teknis Penilaian Tim Evaluasi Akhir Daerah Otonomi Baru (DOB) Kementerian Dalam Negeri RI di kabupaten Kolaka timur menuju otonomi penuh tahun 2018, di Aula Kantor Bupati Kolaka timur, Rabu (8/8/2018).

Ketua Tim Evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Jonggi Tambunan mengatakan undang – undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah serta peraturan juga diperlukan adanya evaluasi selama lima tahun masa DOB untuk mengevaluasi progres pencapaian hasil – hasil penyelenggaraan pemerintahan pada DOB.

Lebih lanjut ia mengutarakan pertimbangan diadakannya evaluasi terhadap daerah otonomi baru di sebabkan di undang – undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan Kolaka timur sebagai daerah otonom memiliki konstitusi yang di emban terutama dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonomi baru.

“Evaluasi yang dilakukan ini karena Kolaka timur sebagai daerah otonomi baru memiliki konstitusi yang di emban dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi baru,” pungkasnya.

Pihaknya mengungkapkan jika penilaian yang dilakukan dapat mengahadirkan proses birokrasi yang baik dipastikan akan setara dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah otonom.

Berbanding terbalik jika dari hasil evaluasi tidak ditemukan adanya perbaikan maka daerah DOB tersebut akan dikembalikan ke daerah induk sebelumnya.

Sementara itu bupati Kolaka timur Tony Herbiansyah mengungkapkan jika saat ini pemerintah kabupaten Kolaka timur terus melakukan pembenahan sesuai peraturan, maksud dan tujuan dari pada pemerintahan tersebut dan sebagai gambaran umum pada APBD Kolaka timur telah  dilakukan secara transparan sesuai dengan resep dari KPK termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan koridor.

“Pemerintah kabupaten Koltim terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ungkap Tony Herbiansyah.


Laporan: Andise SL