OKESULTRA.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama mitra kerjanya yakni KPU RI, Bawaslu, dirjen otda dan dirjen polpum kementerian dalam negeri.

Pada kesempatan tersebut Komisi II bersama mitra membahas terkait revisi perubahan kedua PKPU no 3 th 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Menanggapi hal tersebut Anggota II DPR RI, Ir. Hugua menyatakan bahwa dalam RDP tersebut terdapat beberapa catatan yang disampaikan langsung kepada KPU RI, Kemendagri dan BAWASlU , pertama kepada KPU RI terkait rekrutmen PPS hingga KPPS.

“Mengingat pada Pemilu serentak lalu banyak anggota PPS dan KPPS yang jatuh sakit bahkan meninggal, jadi dalam perekrutannya peserta perlu menyertakan riwayat penyakit yang dideritanya, sehingga tidak ada lagi polemik petugas PPS yang sakit dan meninggal pada pilpres dan pileg 2019 kemarin itu,” ungkap Hugua, Senin (4/11/2019).

Polemik yang terjadi, lanjut Mantan Bupati Wakatobi itu, pada Pilpres dan Pileg lalu, seolah-olah pemerintah yang salah dengan sistem pemilihan serentak, dan bahkan bila terdapat kasus, semua mandek di DKPP tanpa adanya sanksi maupun hukuman yang jelas bagi para pelanggar.

“Selama ini putusan dari bawaslu yang ditindak lanjuti oleh KPU apakah punya dampak sanksi pidana kepada yang melanggar atau tidak, karena selama ini putusan dari bawaslu hanya sampai proses dkpp tapi tidak ada sanksi pidananya,” terangnya.

Surat keterangan, tambah Politisi PDIP itu, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil agar segera dirampungkan oleh pihak Kemendagri, sehingga tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Solusi dari polemik Pemilu, saya menyarankan agar e-voting menjadi pertimbangan untuk pemilu yg akan datang, dengan catatan semua terintegrasi dengan baik keamanan cyber juga diperhatikan dengan teliti sehingga keamanannya terjaga,” tambahnya.

Laporan: Iwan

Tulis Komentar Anda Disini