Kepala Dinas Kominfo Sultra, Kusnadi
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Kusnadi saat ditemui media (Foto: Yusran/OKESULTRACOM)

OKESULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) siap memberikan pendampingan terhadap penyelesaian aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang bermasalah sebagai tindak lanjut dari komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Kusnadi, saat ditemui, usai rapat tertutup tentang tata kelola barang milik daerah, Selasa (4/12/2018).

“Setelah mendapatkan masukan dari Bapak Wakil Gubernur Sultra, Penjabat Sekda Sultra dan beberapa OPD, akan berkoordinasi dengan tim KPK yang ditugaskan memberikan support dan akan melakukan pendampingan kepada Pemda Sultra untuk menyelesaikan aset-aset Pemda yang bermasalah, khususnya tanah, gedung, kendaraan dan lainnya. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak,” ungkapnya.

Lanjut Kusnadi, KPK juga meminta semua SKPD terutama BPKAD untuk memetakan masalah-masalah, baik itu dalam bentuk bukti-bukti alas hak, seperti tanah maupun sertifikat dan hal-hal lainnya yang sifatnya dapat menyelesaikan masalah.

“Hakekatnya mengenai persoalan aset, sebenarnya sama dengan persoalan yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga dalam hal ini, KPK hanya mencoba untuk menyelesaikan semua persoalannya,” katanya.

Sambungnya, tetapi untuk persoalan mengenai aset, yang banyak terjadi untuk di wilayah Pemekaran. Dimana Kabupaten induk, seolah-olah tidak mau melepaskan aset ke daerah yang baru mekar.

“Untuk itu, Pemda Sultra diminta segera memilah aset mana saja yang bisa diselesaikan secara cepat, Sehinggga KPK bisa secepatnya melakukan pendampingan mengenai aset daerah yang akan diperjuangkan nantinya,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Kusnadi, Bapak Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas dalam sambutannya mengatakan penertiban aset-aset di lingkup Pemprov Sultra sudah dilakukan, namun masih banyak aset-aset yang terlepas bahkan kalah di pengadilan.

“Misalnya Same hotel, Stadion Lakidende dan lainnya, pak Wakil Gubernur meminta kepada semua OPD untuk setiap saat melakukan kontrol terhadap pejabat penguasaan barang dan aset, baik dalam sisi penguasaannya maupun dari sisi pemanfaatannya,” terangnya.

Tambah Kusnadi, menurut Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma bahwa sejak tahun 2017 nilai aset Sultra sebesar 9,6 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 3,6 triliun.

Dari 9,6 triliun tersebut, terdiri dari 4,1 triliun tanah, peralatan dalam bentuk mesin 640 juta, kemudian gedung 1,8 triliun dan aset tetap 55 milyar.

“Ada tiga poin persoalan yang dihadapi BPKAD, pertama pencatatan, karena belum sepenuhnya didukung bukti pemilikan yang memadai secara hukum. Kemudian pemanfaatan belum terkontribusi secara optimal bagi PAD. Dan ketiga pengalihan aset tetap gedung SMA dan SMP yang sudah diserahkan dari Pemda kabupaten ke provinsi, itu tidak disertai dengan pengalihan aset tetap tanah,” terangnya.

Kemudian, lanjut Kusnadi, dari 3000 kendaraan dinas Sultra, yang mempunyai surat-surat itu hanya sekitar 1500 baik dalam bentuk BPKB, STNK dan sebagainya.

Termasuk Rumah dinas, sambungnya, ini juga masih bermasalah karena para pensiunan PNS ada yang tidak mau keluar dari rumah dinas itu, padahal ketika pensiun harus keluar semua tidak ada alasan.

“Makanya ketika ada pejabat yang akan pensiun itu harus ada bebas aset, tidak akan dibayarkan pansiunnya kalau tidak ada surat bebas aset itu. Jadi prinsipnya KPK sangat mensupport dan siap memberikan pendampingan untuk menyelesaikan aset-aset Pemda Sultra yang bermaslah,” pungkas Kusnadi.(A)


Laporan : Yusran
Editor : Aroel

Tulis Komentar Anda Disini