OKESULTRA.COM, TIRAWUTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) telah melakukan klarifikasi terhadap dua parpol terkait permintaan pencoretan calegnya pasca penetapan DCT, kedua parpol tersebut ialah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Koltim, Adly Yusuf Saepi, SH.,MH Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu kepada Okesultra.com, Senin (14/1/2019).

“Sebelumnya tim klarifikasi KPU Koltim turun untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap kedua pimpinan partai politik sesuai surat pimpinan partai politik yang KPU Koltim terima sebelumnya”, jelas Adly.

Klarifikasi dilakukan dengan menemui pimpinan parpol di kantornya masing-masing, untuk PPP dilaksanakan 11 Januari 2019, sedang untuk Nasdem pada 14 Januari 2019 hari ini.

“Kami diterima oleh ketua Partai Nasdem, ibu Hj. Andi Merya Nur dan Ketua PPP ibu Hj. Juliansi Silondae, dalam klarifikasi tersebut kami menanyakan tentang kebenaran dan keabsahan dokumen surat yang disampaikan ke KPU apakah telah sesuai dan benar bahwa pimpinan partai mengeluarkan sebuah Surat Keputusan tentang pemberhentian anggota parpol yang mengundurkan diri sesuai dengan bukti pendukungnnya dan hasil klarifikasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandangani oleh masing-masing ketua partai dan KPU,” ujar Alumnus Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Klarifikasi tersebut untuk menindaklanjuti

Surat KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT.

“Seperti diketahui bahwa sesuai Surat Pimpinan partai politik kepada KPU Koltim perihal meminta caleg mereka dicoret dari DCT maka sebelum kami KPU mencoret caleg dimaksud terlebih dahulu harus dilakukan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran dokumen surat yang disampaikan,” tambahnya.

Hasil klarifikasi tersebut nantinya jika telah faktual dan sesuai fakta maka KPU akan menindaklanjutinya melalui rapat pleno untuk memutuskan mencoret caleg parpol tersebut dari DCT Pemilu Tahun 2019.

“Prosedur untuk mencoret nama Caleg tersebut kami mengacu pada ketentuan regulasi yang ada yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bagi Calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota,” jelas mantan tim kuasa hukum Pemprov Sultra ini.

Untuk diketahui, caleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon salah satunya adalah karena, meninggal dunia, terbukti melakukan tindak pidana lainnya, diberhentikan atau mundur dari partai yang mengusungnya.(asl/ak)

Tulis Komentar Anda Disini