Massa Aksi Minta Presiden Bebaskan Lahan Warga Konda, Dari Cengkeraman Brimob Sultra

107
Ratusan Warga desa Puosu Jaya, kecamatan Konda, kabupaten Konsel didampingi LSM Simponi dan LBH Kendari mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPN Sultra. (Foto: Onno/OKESULTRACOM).
Ratusan Warga desa Puosu Jaya, kecamatan Konda, Konsel didampingi LSM Simponi dan LBH Kendari saat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPN Sultra. (Foto: Onno/OKESULTRACOM).

OKESULTRA.COM, KENDARI – Ratusan Warga desa Puosu Jaya, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan didampingi LSM Simponi dan LBH Kendari mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPN Sultra. Kedatangan massa aksi untuk memperjuangkan lahan mereka dari cengkeraman Brimobda Sultra.

Masyarakat pemilik lahan juga mengutuk keras tindakan semena-mena yang tersistematis dari oknum Brimob Polda Sultra, sehingga menimbulkan kegaduhan dan ketidak tentraman masyarakat akar rumput desa Puosu Jaya.

Massa aksi juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk bertindak atas nama negara untuk melindungi tanah tumpah darah masyarakat desa Puosu Jaya dan membebaskan lahan bangunan serta tanaman yang tumbuh dari cengraman Brimob.

Abdul Kadir selaku Jenderal Lapangan mengatakan, atas nama SK 137 yang menjadi kertas saksi bagi Brimob Sultra untuk melegalkan tindakan inkonstitusi dan tidak berperikemanusiaan selama ini. Masa aksi juga meminta kepada Kapolri, Tito Karnavian untuk segera mencopot Komandan Satuan Brimobda Sultra, Kombes Pol Kasero Manggolo.

“Kami juga meminta Pemprov segera merealisasikan rencana solusi yang telah dijanjikan sebelumnya, karena ada tindakan represif dari Brimobda Sultra,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, meminta semua pihak baik itu Pemprov, Pemkab, Pemkot dan DPRD Provinsi dan Kota mendesak kepada institusi Brimob agar tidak melakukan peluasan penggusuran atas tanah. Serta meminta Pemprov dan Pemkab Konsel untuk melakukan indentifikasi tanah masyarakat yang masuk dalan areal pembangunan asrama dan perkantoran Brimob yang selanjutnya dilakukan ganti rugi lahan.

“Kami akan tetap mempertahankan tanah kami karena tanah itu menjadi kuburan kami, kami takan gentar walaupun mereka gunakan senjata,” teriak massa aksi.

Kapala Bagian Pengawasan dan Penganggaran, Andi Rajalangi mewakili Anggota DPRD Provinsi Sultra berjanji akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi dan masalah ini akan dibahas di Komisi I DPRD Provinsi.

“Rencana, Selasa (14/8/2018) pekan depan, akan hearing terkait masalah ini,” ungkapnya.


Laporan: Onno
Publisher: Andise SL