Pansus Izin Usaha Pertambangan DPRD Sultra menggelar rapat membahas izin tambang dan mafia tambang (Foto : Inal/Okesultra.com)
Pansus Izin Usaha Pertambangan DPRD Sultra menggelar rapat membahas izin tambang dan mafia tambang (Foto : Inal/Okesultra.com)

OKESULTRA. COM, KENDARI– Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas penertiban izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali digelar , Senin (16/07/2018).

Dalam agenda rapat kali ini, Pansus membahas data-data terkait pertambangan terhadap instansi-instansi terkait yang punya otoritas. Permintaan data ini ditujukan untuk penyelesaian masalah penertiban usaha pertambangan di Sultra.

Rapat itu sendiri dihadiri oleh Dinas Pehubungan Provinsi, Pertamina, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Pansus, Nur Ihsan Umar, ada beberapa persolan-persoalan yang disampaikan anggota pansus kepada instansi instansi terkait yang tentu saja berkaitan erat dengan pertambangan itu sendiri.

Firdaus Tahrir, salah seorang anggota pansus mengungkapkan ada perusahan tambang yang menggunakan Teriminal Khusus (Tersus) atau Pelabuhan Khsusus perusahaan tambang lain padahal dalam aturan tidak di perbolehkan.

“Berdasarkan aturan yang boleh menggunakan Tersus adalah perusahan yang membangun terminal khusus tersebut atau anak perusahannya, faktanya kami menemukan ada perushan lain yang tidak ada kaitannya dengan perusahan pemilik Tersus tersebut,” ucap Firdaus.

Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Ari R Suyuthi, membenarkan pernyataan Firdaus Tahrir.

Sementara itu, anggota pansus yang lain, Sarlinda Mokke mempertanyakan pasokan Solar yang sering kali tidak mencukupi dari Pertamina semenjak di mulainya kembali operasi tambang.

Sarlinda menduga kuat, banyak tambang yang ikut menggunakan solar bersubsidi yang diperuntukan untuk masyrakat.

“Saya menduga kuat banyak tambang yang ikut menggunakan solar bersubsidi entah modus apa yang digunakan, Pertamina harus mengawasi hal ini dan memberikan data kepada pansus sebenrnya berapa pasokan solar yang diperuntukan untuk perusahan tambang, ” ungkap Sarlinda.

Berdasarkan temuan temuan tersebut Pansus kembali akan melakukan rapat lanjutan sehingga bisa menemukan data dan fakta fakta baru agar dapat menemukan mafia mafia pertambangan yang sudah sangat merugikan masyarakat Sultra.

Laporan : Inal
Editor : Wiwid Abid Abadi

Tulis Komentar Anda Disini