OKESULTRA.COM, LANGARA – Aksi penolakan tambang kembali dilakukan oleh masyarakat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat dan Mahasiswa Wawonii (PMMW) pada Selasa (18/12/2019) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep.

Masa Aksi mendesak DPRD Konkep segera mengeluarkan surat pernyataan (rekomendasi) penolakan tambang yang ada di Konkep khususnya di Desa Roko – Roko.

Warga juga mendesak DPRD Konkep agar bersama – sama masyarakat dan mahasiswa untuk mencabut IUP di Konkep dan juga mendesak Pemda agar menghubungi pihak pengamanan bersenjata yang ada di Desa Roko – Roko agar segerah menarik diri, karena keberadaan mereka hanya meresahkan masyarakat di daerah itu.

Menanggapi tuntutan warga, Ketua DPRD Kabupaten Konkep, Musdar mengatakan tuntutan masyarakat memang sangatlah berat karena Perusahaan Tambang yang skalanya besar sudah dipastikan hampir segala prosedurnya terpenuhi semua, tetapi dirinya dan anggota DPRD Konkep yang lain pasti memihak kepada rakyat, karena dirinya lahir berkat rakyat Wawonii.

“Kami berada di pihak yang terjepit ditengah. Karena Pimpinan Pemerintahan di atas mengeluarkan rekomendasi dan segala prosedur izin untuk bisa mengolah tambang, tapi sisi lain masyarakat kita tidak menginginkan masalah itu,” kata Musdar di depan masa aksi.

Tidak hanya itu, Musdar juga mengungkapkan meski begitu besar tekanan dari atas dan legalitas formal yang ada di DPRD itu hanya mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, tetapi, kata dia akan selalu berada ditengah masyarakat dan akan selalu berpihak kepada masyarakat.

“Pastilah kami memihak kepada masyarakat karena kami sadar kami terlahir dari masyarakat dan insyaallah hari ini rekomendasi itu akan keluar, kita akan lihat bersama – sama dan kami tanda tangani setelah kita sepakati bersama,” tambahnya

Selain itu, di tempat yang sama Wakil Ketua I DPRD Konkep, Abdul Rahman mengatakan dirinya dan anggota DPRD Konkep yang lain tidak akan meninggalkan perjuang penolakan tambang tersebut dan akan terus mengawal sampai ke Gubernur Sultra.

Dirinya juga mengatakan langkah – langkah yang akan di lakukan, pihak DPRD Konkep akan bersama – sama ke DPRD Provinsi untuk mendiskusikan pencabutan IUP yang ada di Wawonii. Dirinya mengatakan tidak akan berbuat janji karena proses dari itu semua sudah berjalan sebelum ada aksi demonstrasi, bahkan Pansus telah di buat.

“Kami minta waktu 60 hari untuk bekerja, karena dengan kata – kata dicabut saja tidak akan cukup bisa meluluskan perjuangan kita. Kami akan lakukan diskusi – diskusi kepada para perwakilan masyarakat dan mahasiswa terkait bagaimana IUP tambang yang ada di wawonii bisa di cabut,” tutup Rahman (A)


Laporan : Chand Ivhan
Editor : Wiwid Abid Abadi

Tulis Komentar Anda Disini