OKESULTRA.COM, KENDARI – Forum Komunikasi Keluarga Besar (FKKB) PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) pada 2 Desember lalu menyambangi Komnas HAM untuk melakukan audiensi terkait mandeknya proses hukum pelaku penganiaya karyawan PT. GKP.

Namun pasca audiensi tersebut, bukannya bersikap netral, pasalnya pada tanggal 13 Desember Tahun 2019 Komnas HAM malah mengeluarkan surat rekomendasi ke Gubernur Sultra untuk menghentikan sementara aktivitas tambang PT.GKP, hal yang dilakukan Komnas HAM tersebut terlampau jauh ikut campur urusan pertambangan, seperti yang diungkapkan oleh Legal Officer PT. GKP, Marlion.

“Ini kali keduanya Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang bukan pada tempatnya, dimana sebelumnya pernah mengeluarkan rekomendasi Kepolda Sultra untuk menunda proses hukum yang sedang berjalan, kami turut prihatin dan menyayangkan sikap komnas HAM yang diduga terlampau jauh mencampuri urusan perijinan tambang,” ungkap pria yang akrab disapa Lionk itu.

Sebelumnya, lanjut Lionk, pada audiensi lalu, pihak Komnas HAM menyatakan akan bersikap netral terhadap persoalan-persoalan terkait PT. GKP, namun kenyataannya dengan adanya rekomendasi yang meminta Gubernur Sultra untuk menghentikan sementara aktivitaa PT. GKP, itu telah membuktikan ketidak netralnya Komnas HAM.

“Kami menduga Komnas HAM saat ini berlaku tidak nertal dan tidak independent, bahkan rekomendasinyapun terkesan sarat akan kepentingan, jadi pernyataan komnas HAM untuk berlaku adil tanpa memihak, hanya bualan semata,” terangnya.

Disisi lain, kunjungan tim Gakkum Direktorat pengaduan pengawasan dan sanksi Administrasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan baru baru ini, tidak menemukan adanya suatu pelanggaran dikarenakan aktivitas PT. GKP yang belum beroperasi, hal ini sesuai hasil observasi tim mereka di lapangan.

Ditambah lagi Hasil dari Sidang KKP tidak ditemukan adanya pelanggaran yang berarti karna KKP diakhir Berita Acara yang dibuat hanya minta untuk meralat desain pelabuhan yang menjurus ke kiri agar masuk kembai kedalam titik koordinatnya dan memberikan waktu perbaikan selama tiga bulan lamanya.

“Alhamdulillah kami dari PT GKP telah melaksanakan perubahan desain sesuai dengan dimensi dan spesifikasi yang diminta oleh Gakkum KKP,” tutup Marlion.

Laporan: TIM/RED

Tulis Komentar Anda Disini

loading...