OKESULTRA.COM, KENDARI – Dua jurnalis media online di Sulawesi Tenggara (Sultra), Wiwid Abid Abadi dari Okesultra.com dan Fadli Askar dari Detiksultra.com menjadi korban Undang-Undang (UU), Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Keduanya dilaporkan di Polda Sultra, oleh seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Kendari dari PAN, Dapil Kendari – Kendari Barat, Andi Tendri Awaru yang tidak terima kasusnya yang ditangani Polda Sultra atas dugaan tiga tindak pidana diberitakan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sultra resmi melayangkan surat penggilan klarifikasi terhadap keduanya pada 18 Februari 2019.

Pemanggilan terhadap dua jurnalis tersebut terkait dengan karya jurnalistik mereka yang dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan surat tersebut, rencananya, Wiwid dan Fadli akan dimintai keterangan pada Kamis 20 Februari 2019 pukul 09.00 WITA di Polda Sultra. Pemanggilan itu berdasarkan pada laporan Andi Tendri Awaru yang masuk pada 8 Januari 2019 dengan nomor Laporan : R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sultra.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt membenarkan laporan tersebut. “Iya, kami sudah lihat laporannya,” kata Kabid Humas.

Kasus ini bermula ketika Wiwid dan Fadli memuat berita tentang laporan Muh Kasad yang melaporkan Andi Tendri Awaru ke Polda Sultra atas dugaan tiga tindak pidana sekaligus.

Sebelum memuat berita tersebut, kedua jurnalis telah menjalankan kewajibannya mulai dari pengumpulan data dan informasi, wawancara dan verifikasi informasi terhadap sejumlah pihak terkait baik itu polisi maupun pelapor. Kedua jurnalis itu juga telah melakukan kewajiban verifikasi (wawancara) terhadap Andi Tenri Awaru.

Menurut Ketua IJTI Sultra, Asdar Zuula, penyidik kepolisian terkesan terburu-buru dan memaksakan kasus ini. Hal tersebut nampak dari surat perintah penyelidikan yang diterbitkan pada 4 Januari 2019. Sementara, laporan Andi Tendri Awaru baru diterima penyidik Dit Reskrimsus Polda Sultra pada 8 Januari 2019. Alasan lainnya terlihat dari langkah penyidik menggunakan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transasi Eelektronik (ITE). “Padahal kasus ini jelas adalah sengketa pers,” tegasnya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari, Zainal Ishaq, mengatakan keputusan penyidik menggunakan UU ITE dalam kasus sengketa pers jelas-jelas salah alamat dan telah mengancam kemerdekaan pers. Ancaman terhadap kemerdekaan pers adalah merupakan upaya nyata penghianatan semangat reformasi. Hal itu juga berarti ada upaya serius untuk meruntuhkan salah satu pilar demokrasi di negara ini.

“Sebagaimana amanah UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Penilaian karya juralistik hanya dapat dilakukan oleh Dewan Pers. Mestinya penyelesaian sengketa pers ini, penyidik menggunakan Undang-undang pers dan terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Dewan Pers,” kata Zainal.

Tindakan penyidik kepolisian Polda Sultra yang menggunakan undang-undang ITE dalam kasus ini juga secara kasat mata telah mengabaikan MoU antara Polri dan Dewan Pers. Dalam kesepakatan itu antaralain disebutkan bahwa Polri (pihak kedua) apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/ kolom antara wartawan/media dengan masyarakat akan mengarahkan yang berselisih/ bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengadu ke pihak kesatu (dewan pers) maupun proses perdata.

Menyikapi kasus ini, baik AJI Kendari maupun IJTI Sultra akan menggelar unjukrasa di Mapolda Sultra pada Rabu 20 Februari 2019. Aksi unjukrasa ini juga akan melibatkan aktivis pers kampus dan sejumlah pegiat demokrasi di Bumi Anoa. beberapa tuntutan yang akan disampaikan diantaranya, mendesak penegak hukum (kepolisian) untuk menggunakan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pers.

Zainal juga mengingatkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sebaliknya, publik berhak memperoleh informasi sebagaimana dijamin Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dalam hal pemberitaan, pihak yang dirugikan dapat menempuh mekanisme hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Namun juga, jurnalis harus menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik,” ujarnya. (waa).


Tulis Komentar Anda Disini