Adly Yusuf Saepi (Foto: Istimewa).

OKESULTRA.COM, KENDARI – Mantan anggota KPU Kolaka Timur (Koltim), Adly Yusuf Saepi telah melapor ke kantor Ombusdman Perwakilan Sulawesi Tenggara pada 19 November 2018 lalu perihal dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota tim seleksi calon anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur periode 2018-2023.

Laporan berisi keberatan Adly terhadap hasil seleksi berkas administrasi calon anggota KPU Koltim melalui pengumuman No. 07/Timsel-KPU Sultra/XI/2018 yang menggugurkan namanya dalam tahap tersebut.

Menurutnya laporan yang telah lama dikirim belum juga ada hasil, bahkan pada 28 Januari 2019 dirinya sempat menghubungi pihak ORI Sultra melalui asistennya Andrian yang menangani laporan tersebut.

“Saya menanyakan tentang tindaklanjut dan perkembangan dari laporan saya, menurut yang bersangkutan bahwa sesuai hasil gelar perwakilan ORI Sultra pada 7 dan 18 Januari 2019 bahwa laporan saya akan dilimpahkan ke Ombudsman RI di Jakarta,”katanya, Sabtu (2/2/2019).

Namun seperti dilansir Tegas.co, ketua Ombusdman Republik Indonesia (ORI),
melalui salah seorang komisioner Dr. La Ode Ida menyatakan tak mengetahui adanya laporan Adly Yusuf Saepi terkait seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Koltim.

“Saya belum tau laporan ini,”tulis Dr. La Ode Ida dalam pesan singkatnya via Whatssapp, Minggu (3/2/2019).

Adly menuding ORI Sultra keliru dan tidak tepat jika laporan dugaan maladministrasi yang dilaporkan itu akan dilimpahkan ke Ombudsman RI.

“Saya pikir itu tidak tepat, terkesan dan seakan-akan ORI Sultra tidak mampu menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah maladministrasi dan mau lepas tangggung jawab dengan melimpahkan ke ORI Pusat,” tegas Adly.

Menurut Adly, secara de facto dan de jure laporan dugaan maladministrasi yang dilaporkan adalah menjadi tanggungjawab ORI Sultra, sebab secara kompotensi relatif menjadi kewenangan ORI Sultra untuk menindaklanjuti hingga mengeluarkan rekomendasi atas laporan maladministrasi tersebut, bukan malah sebaliknya melimpahkan ke ORI Pusat.

Lanjut Adly, kendati ORI Sultra beranggapan laporan yang dilimpahkan tersebut adalah menjadi kewenangan ORI Pusat dengan alasan karena timsel calon anggota KPU tersebut dibentuk oleh KPU RI, maka hal itu lebih keliru sebab badan adhock, dalam hal ini timsel yang dibentuk KPU RI itu berkedudukan di Kendari, sehingga secara Locus delicti dan Tempus Delicti (Tempat dan waktu kejadian) menjadi kewenangan ORI Sultra di Kendari.

“Jika ORI Sultra tetap melimpahkan laporan saya tersebut ke ORI Pusat, maka saya menjadi bertanya-tanya ada apa dengan ORI Sultra, kenapa waktu dan tempat kejadian dalam proses seleksi calon anggota KPU Kolaka dan Koltim dilakukan di Kendari, kok malah penyelesaian masalahnya harus dibawa ke Jakarta, apakah karena ORI Sultra tidak mampu menyelesaikan masalah kecil tersebut,” cetusnya.

Adly pun beranggapan hal yang dilakukan dengan melimpahkan laporannaya ke ORI Pusat, menunjukkan ORI Sultra mengabaikan laporan yang notabene menjadi tugas dan tanggungjawabnya di daerah.

“Maka jika itu terjadi, apa yang dilakukan ORI Sultra dapat dikategorikan atau terkualifikasi melakukan pelanggaran, dan akan dilaporkannya,” tambahnya.

Ia berharap ORI Sultra dapat bekerja objektif, profesional, independen dan rasional dalam menindaklanjuti dan memproses laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman dan peraturan perundang-undangan lainnya.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini