Tim pengacara Nirna Lachmuddin saat menggelar jumpa pers (9/2/2019). (Foto: Istimewa).

OKESULTRA.COM, KENDARI – Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan calon anggota legislatif (Caleg), Nirna Lachmuddin dalam kegiatan sosialisasi di Desa Uepai, Kecamatan Uepai, Konawe pada Selasa (5/2/2019) lalu nampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya tim kuasa hukum Nirna berencana melakukan somasi ke Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Penanganan Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra.

Dalam kegiatan sosiaslisasi tersebut, Bawaslu Konawe menduga Nirna Lachmudin melanggar aturan pemilu terkait kampanye, tudingan Bawaslu pun dibantah ketua tim pengacara Nirna Lachmuddin, Muhammad Julias SH, MH.

Tak hanya membantah tudingan, pihaknya juga berencana melayangkan somasi ke Indra Eka Putra sebab ditengarai telah mempublikasikan dugaan pelanggaran tersebut secara masif pada 7 Februari 2019 lalu.

“Kita akan melakukan somasi terhadap Indra Eka Putra dalam waktu dekat. Karena tuduhan pelanggaran melakukan kegiatan sosial pengobatan gratis itu masih bersifat prematur, belum inkracht di pengadilan dan tanpa melalui prosedur,” terangnya saat menggelar klarifikasi kepada awak media, Sabtu (9/2/2019).

Lanjut Julias, tindakan Indra Eka Putra mempublikasikan dugaan pelanggaran tersebut ke media dianggap tidak sesuai prosedur dan  masih membutuhkan pengakajian hukum lebih mendalam.

Ia menjelaskan temuan adanya perbedaan isi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian isinya berupa kampanye dialogis dan tatap muka terbatas, namun faktanya Nirna menggelar pengobatan gratis.

“Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu Sultra dan ini akan kami buktikan,” tambahnya.

Mengenai kupon yang berisi tanda gambar beserta nomor urut sesuai dugaan Bawaslu, ia menjelaskan kupon tersebut merupakan undangan kepada pihak masyarakat terkait kegiatan pengobatan gratis.

“Kupon tersebut wajib dibawa pada saat pelaksanaan event pengobatan gratis dan dikembalikan kepada panpel, kegiatan tersebut merupakan kegiatan social yang berefek positif bagi masyarakat, undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 275 ayat 1 huruf I bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan dengan tujuan yang jelas tanpa melanggar aturan kampanye. Selain itu, PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kegiatan lain yang termuat di pasal 51 ayat 2 huruf e,” tungkasnya.

Kuasa hukum Nirna menilai Bawaslu Konawe terlalu sempit memaknai undang-undang, pihaknya merasa tidak ada pelanggaran yang dilakukan clientnya.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini