Pentingnya Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Menangani Pelanggaran Pemilu


Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan  adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas  hasil pemilu. Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil  dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU dan Perbawaslu, yang kesemuanya mengandung  kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilu maupun turunannya di dalam Peraturan KPU dan Perbawaslu tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil.

Menurut Surbakti (2015:11), untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter, yaitu:

  1. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan. Pemilu diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan. Agar dapat berjalan, demokrasi perwakilan memerlukan rakyat sebagai pemilih berdaulat, sejumlah wakil/kursi untuk tiap daerah pemilihan, dan partai politik atau calon sebagai peserta pemilu yang bersaing mendapat kepercayaan rakyat jadi wakil daerah pemilihan itu;
  2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu adalah kompetisi atau konflik merebut kursi. Agar berlangsung tertib, penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan hukum berderajat kepastian tinggi. Agar pemilu yang diselenggarakan demokratis, hukum yang mengatur pemilu harus merupakan penjabaran asas pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel;.
  3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Agar penyelenggara negara yang terpilih berasal dari partai atau calon terbaik, harus ada kompetisi bebas dan adil antarpartai/calon untuk meyakinkan rakyat memilih mereka. Para kontestan harus berangkat dan bersaing dari titik tolak sama sehingga yang terbaik yang akan terpilih;
  4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan atau menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarluaskan hasil hitung cepat hasil pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparsial (tak
    memihak);
  5. Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparsial. Badan penyelenggara pemilu dapat dikategorikan bertindak independen jika menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
  6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu. Puncak rangkaian penyelenggaraan pemilu adalah Pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu, seluruh asas pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel) diterapkan pada rangkaian pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan
    pelaporan hasil pemilu. Pemungutan, penghitungan, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu yang sesuai dengan asas pemilu demokratis dapat dikategorikan sebagai berintegritas;
  7. Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam penyelenggaraan pemilu sangat mungkin terjadi berbagai sengketa antara peserta dan penyelenggara ataupun pelanggaran berbagai ketentuan tentang pemilu oleh peserta/calon, penyelenggara, atau pemilih. Berbagai sengketa pemilu ini wajib diselesaikan dan berbagai pelanggaran ketentuan pemilu itu harus diputus

Penyelesaian sengketa dan penegakkan peraturan pemilu akan mendatangkan rasa adil bila penyelesaian sengketa pemilu atau penegakkan peraturan pemilu diputuskan secara adil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, sebagaimana poin 4, harus ada partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam seluruh tahapan penyelenggaran pemilu. Partisipasi publik baik stakeholders maupun masyarakat secara independen tersebut menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, dimana pengawasan publik yang dilakukannya bertujuan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Beberapa permasalahan pengawasan dalam pemilu adalah adanya beberapa fenomena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain Kpu dan pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon/partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon/partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak berintegritas dimana asas Luber dan Jurdil tidak diamalkan dengan baik.

Untuk meminamilisir hal tersebut, salah satunya adalah melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu tersebut, sehingga masyarakat ikut serta mengawal hak pilihnya bukan hanya menunggu hasil semata. Dengan  danya keterlibatan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses dan hasil pemilu meningkat.

Ada beberapa catatan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) yang perlu diungkapkan terkait titiktitik kerawanan Pemilu  2019 yang sudah di ujung jalan yang harus diantisipasi oleh Penyelenggara, Peserta Pemilu, Pihak Keamanan, dan   masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, proses pemilu yang berkualitas, beradab, bermartabat, bersih sangat menentukan untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat Indonesia. Berikut ini beberapa poin Kerawanan Pemilu 2019 yang Potensial terjadi ke depan berdasar pengalaman Pemilu 2014 lalu, antara lain:

Pertama, sebagaimana diketahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan instrument paling mendasar dari penyelenggaraan pemilu. Saat ini masih ada sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) (Data KIPP per Desember 2018). Belum lagi, masih saja ditemukan permasalah DPT di berbagai daerah. Bila kita menengok kebelakang, yakni pemilu 2014 lalu, ada permasalahan dengan semrawutnya DPT, yakni berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saat itu mengalami keterlambatan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sementara mendata Pemilih DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), sehingga potensi rawan adalah jika DPT tidak akurat akan ada penambahan logistik yang berpotensi disalahgunakan untuk kecurangan. Karena DPT tentu yang paling krusial adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara, juga berpengaruh pada proses produksi dan distribusi logistik.

Kedua, proses produksi dan distribusi logistik juga merupakan titik rawan yang harus segera diantisipasi. Misalnya, apakah sudah tepat jumlah mengingat DPT terus berubah atau dalam proses perbaikan, walau ada tambahan 2,5 persen per TPS. Apakah distribusi logistik tepat sasaran atau lokasi. Saat itu pemilu 2014, KIPP Indonesia menemukan salah satu perusahaan dalam mendistribusikan logistik tanpa adanya pengawalan, hal ini apakah dapat terjamin keamanannya. Karena bagaimanapun seluruh
item logistik akan di salurkan ke TPS. Dan yang terpenting di awasi adalah produksi dan distribusi surat suara, karena kelebihan atau kekurangan surat suara akan terjadi jika tidak ada pencegahan dini. Hal ini bisa saja terjadi di Pemilu 2019.

Ketiga, tentang Potensi mobilisasi pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPK adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Ini juga yang menjadi titik rawan yang bisa dijadikan lahan untuk pemilih siluman.

Keempat, Tentang potensi surat suara tertukar, menurut pengalaman Pemilu 2014 banyak surat suara tertukar. Tertukar antar daerah pemilihan (dapil) dalam 1 (satu) kab/kota. Artinya, dalam hal ini tidak ada kesalahan dari pihak perusahaan. Dugaan kuat kesalahan dari pihak KPU Kab/Kota pada saat menyortir surat suara. Kedua, tertukar antar dapil beda kab/kota. Ini kesalahan perusahaan dalam hal pengiriman dan juga kesalahan KPU Kab/Kota yang tidak mengecek lagi surat suara yang sudah sampai ketiga juga ada perusahaan yang surat suaranya salah cetak. Sebagai contoh seharusnya di dapil tersebut ada 5 calon, namun pada kertas surat suara ada 6. Keempat, Ada juga salah cetak yang model seharusnya dia caleg DPR RI, akan tetapi ternyata tercantum di surat suara DPRD provinsi. Hal ini bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif pada hari H pemilihan suara.

Kelima, independensi penyelenggara dari pusat hingga kab/kota harus di awasi. Institusi maupun komisioner KPU serta jajaran sekretariat KPU selama masa jabatannya harus tidak berada dalam rentang kendali (span of control) politik para kontestan pemilu maupun pendukungnya serta pihak manapun yang mempunyai kepentingan politik dalam Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, serta Pemilu Presiden. Kerap kali ada saja penyelenggara “nakal”. Oleh karena itu KPU RI harus terus fokus  mensupervisi jajaran bawahannya.

Keenam, masa kampanye yang saat ini sudah mulai ramai juga merupakan titik rawan, harus diantisipasi dan dipantau apakah mereka kontestan pemilu menggunakan fasilitas negara atau tidak. Juga politik uang pasti tidak dapat dihindari di tahapan kampanye. Hingga masa tenang, pengalaman kami di pemantauan pilkada dan pemilu 2014 dibeberapa daerah, politik uang paling banyak ditemukan pada masa tenang. Misal, serangan fajar, semua tim operasi politik uang berkumpul di tempat korlapnya. Menjelang pagi mereka mengetuk satu persatu pintu warga untuk membagikan uang.Ironinya, pelakunya itu-itu juga yang sudah terbiasa lihai menangani jual beli suara.

Ketujuh, Kemudian pada pengalaman pemantauan pilkada kadang di kelurahan ada penimbunan formulir C6 (surat undangan/pemberitahuan untuk pemilih dan lokasi TPS), yang belum diberikan kepada pemilih. Penimbunan surat undangan pemilih atau formulir C6. Modus ini sangat banyak ditemukan pada masa-masa tenang Pilkada dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi di Pemilu 2019. Tujuannya adalah untuk membingungkan pemilih lokasi dimana tempat memilih, membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, dan membuka peluang masuknya “pemilih siluman”

Kedelapan, potensi pelanggaran pada masa tenang menurut pengalaman kami adalah banyak oknum baik dari Timses maupun pendukungnya (Baca: orang suruhan) bergerak memasuki kantong-kantong suara untuk membagikan sembako, sejumlah uang atau seperangkat alat ibadah yang tertempel gambar paslon. Modus ini cukup efektif merubah pilihan pemilih dalam waktu semalam pemilih dapat berubah pikiran, walau sudah menetapkan pilihan jauh-jauh hari. Di masa tenang juga harus diantisipasi mobilisasi pemilih yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada masa tenang, ada saja ASN dengan dalih kegiatan tertentu mengajak warga kumpul untuk mengarahkan pemilih memilih calon tertentu, bahkan sedikit mengintimidasi dan yang paling rawan adalah di tingkat kelurahan atau nama lainnya.

Kesembilan, di hari H, rekapitulasi suara oleh PPS di tingkat desa dan kelurahan. Pengalaman pada Pemilu Orde Baru, Pemilu 1999, dan Pemilu 2004, 2009, 2014, selalu ada mobilisasi kekuatan politik yang dilakukan di tingkat desa dan kelurahan sebagai sebuah entitas politik dan belum ada kajian serta solusi untuk mengeliminir potensi kecurangan itu agar tidak terjadi pada pemilu 2019. Saat pemilu 2014 banyak petugas penyelenggara seperti PPS dan KPPS yang melakukan ancaman pengunduran diri massal di tingkat PPS karena alasan yang beragam, seperti honor yang rendah namun tanggung jawab yang besar, ditambah sanksi pidana dan denda jika melakukan kelalaian. Bukan hanya di tingkat PPS/KPPS saja, namun di tingkat kecamatan, kabupaten hingga pusat juga rawan. Hal ini tentu akan berpeluang menimbulkankonflik, celah kecurangan semakin menganga dengan politik uang untuk penyelenggara jajaran bawah.

Kesepuluh, ketidakpahaman dan kelalaian penyelenggara tingkat bawah, yakni KPPS, ketika ada pemilih yang memenuhi syarat memilih akan tetapi tidak dapat memilih, seperti pemilih yang belum terdaftar di DPT namun memiliki E-KTP, atau pindah domisili, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan potensi konflik di wilayah tersebut.

Kesebelas, intimidasi berbentuk hasutan kebencian atau SARA diprediksi akan terjadi dalam Pemilu serentak kali ini. Coblos massal yang terjadi di Pemilu 2014 jangan sampai terulang lagi, seperti di Pemilu 2014 lalu, di Ketapang Barat, Sampang, Madura telah ditemukan kejanggalan di 17 TPS, dimana suara dari salah satu pasangan capres dan cawapres nihil. Hal ini jelas menjadi pertanyaan besar publik yang mengundang kecurigaan.

Kedua belas, berita-berita hoax akan terus bergulir, dan puncaknya diprediksi akan massif menjelang dan di masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Ini harus diantisipasi oleh semua pihak. Khususnya pihak keamanan harus betul-betul merespon cepat jika ada berita yang berpotensi menggangu jalannya proses penyelenggaraan pemilu, khususnya di hari H dan tahapan rekapitulasi. Tidak tertutup kemungkinan jika berita hoax yang tersebar menjelang hari H, jika dianggap reaktif oleh kelompok yang diserang dapat menyebabkan konflik laten yang dapat berubah menjadi konflik terbuka. Pola pelanggaran, dan kecurangan dalam pemilu selalu bersifat berulang (recurrent pattern), serta kerap kali oknum kelompok-kelompoknya maupun orang-orangnya ituitu juga.

Kondisi-kondisi struktural, tekanan-tekanan situasional, tidak  berfungsinya pranata-pranata pengendali sosial maupun sosial-budaya dalam masyarakat, dll, dapat menjadi faktor dasar (basic factors) yg melatarbelakangi tingginya frekuensi kecurangan dan pelanggaran. Tidak cukup memetakan potensi-potensi kerawanan yang walaupun
ada sebab akibat yang melatarbelakanginya, akan tetapi yang lebih penting adalah faktor pencetus (precipitating factor) dan faktor pendorong (predisposing factors) potensi kerawanan harus dipahami jeli, untuk melakukan tindakan konkret fungsi pengawasan yakni pencegahan.

Berdasarkan laporan Bawaslu yang dikutip oleh ICW (dalam Perludem, 2016: 87-88), sepanjang pemilu presiden 2014 terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 1.238. Dugaan Pelanggaran terdiri dari 1.136 dugaan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi tersebut kemudian diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Sisanya, 81 dugaan pelanggaran pidana dan 21 dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran terbanyak menyangkut pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), politik uang dan kampanye hitam. Beberapa kasus di atas merupakan salah satu potret bagi integritas pemilu dimana praktek tersebut masih saja berlangsung yang nota bene pengawas dan penegak hukum terkait pemilu juga telah diperkuat. Dan bisa jadi kasus di atas merupakan puncak gunung es dimana masih banyak terdapat mal praktek pemilu di akar rumput bangsa ini. Tentu akan menjadi pembahasan menarik ketika kita berfikir bagaimana mengawal agar proses pemilihan yang sudah baik saat ini tidak dinodai semakin besar.

Salah satu Civil Society yang dapat mengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu adalah lembaga pemantau pemilu. Pelaksanaan pemantau pemilu pada hakikatnya bermakna penglihatan atau melihat sebagian yang bisa kita lihat. Kegiatan ini pada umumnya bisa dilakukan kapan saja, dari mana saja dan dari kelompok masyarakat mana saja. Unsur-unsur masyarakat yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan di antaranya adalah pemilih, peserta pemilu,
lembaga pemantau pemilu, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu berada pada wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Ini berartisecara legalitas Pemantau Pemilu diperoleh dari Bawaslu, dimulai dari pelaporan hingga sanksi berlaku sama dan berjenjang, segala kewenangan terkait dengan Pemantau Pemilu berada di lembaga pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berlaku sesuai tingkatannya (provinsi/kabupaten/kota).

Hal ini juga baik untuk kemajuan pengawasan karena akan adanya sinergitas antara Bawaslu dengan pemantau pemilu sendiri khususnya terkait penetapan kode etik, hak dan kewajiban pemantau pemilu ini dan juga pelaporan. Setidaknya dengan lebih banyak mata yang memandang, maka partai politik dan penyelenggara pemilu akan lebih mawas diri dalam bekerja.

Beberapa pemantau pemilu yang ada di Indonesia antara lain Lembaga Pemantau Pemerintahan Negara Kesatuan RI (LPP NKRI), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan lain-lain.

Keberadaan pemantau pemilu memang sudah menjadi salah satu elemen penting di dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dalam banyak aktivitas pemantauan pemilu yang dilakukan, fokusnya memang lebih banyak kepada memantau, mencatat, mendokumentasikan (masih tidak terlalu rapi), dan melaporkan ke pengawas pemilu kalau hasil pantauan tersebut adalah pelanggaran pemilu.

Selama ini, aktivitas pemantauan pemilu banyak dilakukan saat kampanye pemilu dan hari-H. Di sampingitu, teknis pemantauan dilaksanakan dengan menyiapkan dan melatih pemantau terkait dengan tools pemantauan yang telah disiapkan. Mulai dari apa saja yang akan dipantau, di mana pemantauan dilakukan dan lain sebagainya (Ramadhanil dkk, 2015: 35).

Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015 50-51), yaitu meliputi: Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). Keenam, menjadi peserta kampanye Pemilu. Ketujuh, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi Saksi yang mewakili Peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK.  kedelapan, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. Kesembilan, ikut berperan dalam Lembaga Survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Kesepuluh, ikut serta dalam proses  Penghitungan Cepat (Quick Count) atas hasil Pemilu di TPS dan menyebar-luaskan hasilnya kepada masyarakat. Kesebelas, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Dalam pengawasan partisipatif tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan
pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini atas dasar kesukarelaan, sehingga
tidak ada honor apa pun yang didapatkan. Mereka bertugas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan kemudian
melaporkan sesuai dengan format laporan yang disosialisasikan oleh Bawaslu secara berjenjan

Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (who, why, where, what, when) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya,
juga 1 H (how) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter demokratis pemilu dilihat dari segi pengawasan. Dengan adanya pelibatan masyarakat, maka akan  meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan
hasil pemilu, dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan  politik di negara yang demokratis. Semoga bermanfaat!

     (Penulis adalah Ketua KIPP Kabupaten Kolaka Utara)

Tulis Komentar Anda Disini

loading...