Gedung Mahkamah Konstitusi (foto: Ist)
Gedung Mahkamah Konstitusi (foto: Ist)

OKESULTRA.COM, KENDARI – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (26/7/2018).

Sidang itu digelar MK atas gugatan yang dilayangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Rusda Mahmud – Sjafei Kahar (RM-SK).

Kepada Okesultra.com, Kuasa Hukum RM-SK, Andri Dermawan mengatakan, inti dari gugatan tersebut adalah meminta agar MK memutuskan mengulang Pilgub Sultra 2018 yang digelar 27 Juni 2018 lalu.

Menurut Andri, banyak kesalahan yang dilakukan penyelenggara dalam hal ini KPU Sultra dalam pelaksanaan Pilgub.

Salah satunya yang paling jelas, kata Andri, adalah dugaan kesalahan pasangan calon nomor 1, yakni Ali Mazi – Lukman Abunawas terlambat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Andri menyebut mempunya bukti bahwa pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas telat menyampaikan LPPDK yaitu pda pukul 19.38 Wita. Padahal menurut PKPU nomor 5/2017, batas waktu penyerahan laporan dana kampanye pukul 18.00 Wita dan apabila telat, maka dikenakan sanksi pembatalan calon.

Andri juga menyebut bahwa KPU Sultra mencoba merubah berita acara penyerahan LPPDK pasangan nomor urut 1. “Kami sudah mempunyai bukti berita acara yang asli,” tutup Andri.


Laporan : Wiwid Abid Abadi

Tulis Komentar Anda Disini