Praktisi pendidikan, Edi Karno (foto: Andise/Okesultra.com)

OKESULTRA.COM, KENDARI – Maraknya praktik dugaan pungli yang terjadi disejumlah Sekolah di Kendari menjadi perbicangan sejumlah kalangan.

Dugaan pungli, mencuat menghiasi media-media di Kendari terkait laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Sultra. Dalam laporan tersebut tercantum sejumlah sekolah diduga melakukan praktik berkedok Komite seperti SMAN 6 dan SMAN 10 Kendari serta SMKN 2 Kendari.

Salah satu Praktisi Pendidikan di Kendari, Edi Karno mengemukakan pandangannya terkait regulasi pembiayaan pendidikan secara nasional telah ditetapkan 20 persen dari APBN/APBD melalui undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang digariskan pada pasal 11 ayat 2.

“Agar pemerintah pusat dan daerah menyiapkan anggaran pensisikan, maka berbagai komponen pembiayaan yang sebelumnya dibebankan kepada masyarakat sdh dihapakan untuk ditiadakan dalam berbagai tingkatan satuan pendidikan,” terangnya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Rabu (9/1/2019).

Ia mencontohkan jika ada aliran dana sumbangan dari orang tua siswa ke sekolah harus memenuhi beberapa unsur sebab juga telah diatur dalam Permendikbud nomor 75 pasal 10 tahun 2016.

“Bisa terjadi adanya mobilisasi dana dari masyarakat seperti komite sekolah tetapi harus mengcover pembiayaan yang tidak tertutupi oleh dana BOS,” imbuhnya.

Lanjut Edi, dana tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dan dilakukan dalam bentuk bantuan sumbangan sukarela, serta tidak ditentukan nominalnya.

“Tetapi harus melalui perencanaan dan persetujuan dengan pihak sekolah serta besarannya tidak boleh patok karena itu secara tidak lansung terjadi pungutan yang dipaksakan.

“Jadi kalau ada pungutan diluar perencanaan penggunaan anggaran yang besumber baik dari bos dana bos ataupun sumber dana dari komite sekolah maka itu dikategorikan pungutan liar”.

Ia berharap semua tingkatan satuan pendidikan di Kota kendari, utamanya Dinas Pendidikan sebagai pemegang otoritas bagi ternjaminnya akuntabilitas dan marwah pendidikan.

“Kita harapkan pemerintah daerah harus konsisten terhadap pembiayaan dengan 20 persen APBN sehingga bisa dimaksimalkan menutup biaya oprasional disekolah-sekolah agar menghindari pungutan liar dengan pengawasan penggunaan anggaran yang ketat,” harapnya.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini