Warga Desa Morosi, melakukan blokade jalur holling, PT VDNI
Warga Desa Morosi melakukan blokade jalur holling PT VDNI pasa Jumat 11 Mei 2019 (Foto : Wiwid/Okesultra.com)
Warga Desa Morosi, melakukan blokade jalur holling, PT VDNI
Warga Desa Morosi melakukan blokade jalur holling PT VDNI pasa Jumat 11 Mei 2019 (Foto : Wiwid/Okesultra.com)

OKESULTRA.COM, MOROSI – Keng Joe Jok SH dari Advocates and Legal Consultants yang menjadi kuasa hukum salah seorang warga Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Alimuddin, membantah bahwa PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) telah membayarkan ganti rugi lahan milik Alimuddin untuk kepentingan jalur holling perusahaan sebesar Rp 60 juta.

Bahkan, Keng Joe Jok mengatakan bahwa pihak PT VDNI telah melakukan pembodohan terhadap kliennya.

Keng Joe menjelaskan, bahwa uang sebesar Rp 60 juta yang diberikan PT VDNI ke Alimuddin adalah uang ganti rugi ikan yang mati diduga akibat aktifitas perusahaan.

Pembayaran itu juga, kata Keng Joe, jelas tertuang dalam kwitansi yang ditandatangi oleh pihak Alimuddin dan PT VDNI.

“Tidak benar itu, yang benar adalah pembayaran kompensasi ikan yang mati akibat aktifitas dari perusahaan tambang PT VDINi sebesar Rp. 60 juta, ” jelasnya.

Yang menjadi keanehan dan muncul dugaan pembodohan, berbekal kwintansi pemberian uang ke Alimuddin sebsar Rp 60 juta, PT VDNI kemudian mengklaim bahwa uang tersebut juga termasuk uang ganti rugi lahan milik Alimuddin yang digunakan pihak perusahaan untuk jalur holling perusahaan.

Warga Desa Morosi, melakukan blokade jalur holling, PT VDNI
Kwitansi yang diklaim PT VDNI sebagai pembayaran ganti rugi lahan warga yang digunakan untuk jalur holling (Foto : Okesultra.com)

“Tidak masuk akal, kwitansi tertulis jelas bahwa itu uang ganti rugi ikan yang mati, tapi setelah kami tuntut ganti rugi lahan, perusahaan katakan sudah dibayarkan sebesar Rp 60 juta, inikan pembodohan namanya,” rincinya.

Memang, kata Keng Joe, ada perjanjian nota kesepakatan antara Alimuddin dan PT VDNI, sudah dinotariskan dan ditanda tangani kedua belah pihak terkait ganti rugi lahan.

“Yang perlu diketahui, keterangan dalam kwitansi pembayaran Rp 60 juta itu untuk ganti rugi ikan yang mati, tidak ada kaitanya dengan ganti rugi lahan. Ini beda konteks. Dan intinya perusahaan belum membayar ganti rugi tanah milik klien kami,” rincinya.

Selain itu, kata dia, dalam nota kesepakatan, pihak Alimuddin banyak menerima kerugian. Salah satunya, kata dia, tidak tertuang dalam nota kesepakatan kewajiban pihak perusahaan ke pemilik lahan.

“Yang ada dalam nota kesepakatan itu, pihak pemilik lahan yang harus memenuhi segala kewajibanya, sedangkan hak pemilik lahan tidak ada dalam nota kesepakatan itu,” katanya.

Keng Joe juga mengatakan, bahwa saat terjadinya kesepakatan antara Alimuddin dan Pt VDNI, kondisi Alimuddin buta huruf dan baca tulis.

“Mohon maaf, klien kami ini kan buta huruf dan baca tulis. Jadi, waktu disodorkan uang Rp 60 juta dan nota kesepakatan, dia (Alimuddin) tanda tangan saja tanpa tau apa isi didalamnya,” katanya.

Sebelumnya, Jumat 11 Mei 2019 puluhan Warga Desa Morosi melakukan aksi pemblokiran jalur holling PT VDNI. Warga menuntut ganti rugi lahan yang dilalui jalur holling PT VDNI.

Tuntutan itu juga mendapat bantahan dari Deputy Brand Manager, Ahmad Hairillah Wijdan bahwa perusahaan sudah melakukan ganti rugi lahan, dan dibuktikan dengan kwitansi Rp 60 juta dan nota kesepakatan.

Laporan : Wiwid Abid Abadi

Tulis Komentar Anda Disini

loading...