Ramadan, Mahasiswa USN Kolaka. (Foto: Istimewa/OKESULTRACOM.
Ramadan, Mahasiswa USN Kolaka. (Foto: Istimewa/OKESULTRACOM.

OKESULTRA.COM, KENDARI – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka, Ramadan angkat bicara soal Dekan Fakultas Hukum dan sanksi skorsing yang dialamatkan kepadanya, Jum’at (10/08/2018).

Ramadan mengungkapkan, skorsing tipe berat (dua semester) yang dijatuhkan kepadanya tidak sesuai prosedur.

“Berdasarkan data dari Satuan Pengawas Internal (SPI) saya telah memenuhi semua kewajiban membayar SPP, hal ini saya buktikan dengan Surat Keterangan pembayaran SPP dan slip pembayaran tunai, “ucap Ramadan.

Ramadan menambahkan seharusnya pihak fakultas tidak langsung mengeluarkan surat pemberitahuan skorsing “ini cacat prosedur, pihak keuangan hanya memberikan data lalu kemudian dikonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Dekan Fakultas Hukum sebelum mengeluarkan surat pemberitahuan skorsing tidak pernah melakukan konfirmasi dan saya tidak pernah mendapatkan panggilan, “ucap Ramadan saat dihubungi via WhatsApp.

Lebih lanjut, Ramadan menganggap, terkait data Kartu Hasil Studi (KHS) dan soal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang tidak dikenali oleh sistem data fakultas dinilai mengada-ada.

“Ini bukan sistem konvensional, NIM tidak punya hak pakai 2 orang mahasiswa. Itu primer, soal KHS saya yang katanya banyak nilai eror ini jelas mengada-ngada. Data pembanding ada”.

“Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Dekan Fakultas Hukum sudah saya laporkan di kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen. Mari kita kawal proses hukum ini sampai menemukan titik terang. Saya juga masih bujang saya tidak pernah takut kalau persoalan ini harus sampai di meja hijau”. Imbuh Ramadan.

Selain dua hal mendasar itu, Ramadan menganggap, perihal status media sosial yang disinyalir sebagai perbuatan tidak menyenangkan merupakan sesuatu yang tidak benar.

“Kalau ada oknum dosen yang melakukan intervensi terhadap mahasiswa dalam menyoal kebebasan berpikir dan hati nurani yang telah dijamin oleh konstitusi ini memang perbuatan keliru. Kalau tidak melakukan itu tidak usah pusing. Tidak usah kepanasan, saya tidak menjustifikasi, saya menyampaikan apa yang patut saya sampaikan. Kita buktikan saja siapa sebetulnya yang sudah melanggar kode etik,” tutur Ramadan.

Lebih lanjut, terkait aduan mahasiswa soal pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa menolak keputusan Dekan Fakultas Hukum terkait hasil pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ramadan menganggap bahwa itu hanya akal-akalan saja.

“Kalau ada pemalsuan silahkan dibuktikan. Mahasiswa bukan budak, mahasiswa tahu mengapa dan kepada siapa harus mengadu, intinya kalau Dekan Fakultas Hukum menganggap perbuatannya sudah benar dan berdasar saya tantang dia untuk melakukan sumpah pocong,” tutup Ramadan.


Laporan: Inal
Publisher: Andise SL

Tulis Komentar Anda Disini