OKESULTRA.COM, KENDARI – Dua jurnalis kembali menjadi korban pasal karet UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keduanya merupakan jurnalis online yakni Fadli Aksar (Detiksultra.com) dan Wiwid Abid Abadi (Okesultra.com).

Fadli dan Wiwid dilaporkan oleh Caleg asal PAN Dapil Kendari-Kendari Barat, Andi Tendri Awaru ke Polda Sultra pada 8 Januari 2019 dengan nomor Laporan: R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sultra dengan dugaan melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan UU ITE.

Andi Tendri Awaru melaporkan Fadli Aksar dan Wiwid Abid Abadi setelah memuat berita terkait laporan warga terhadap Andi Tendri Awaru ke Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2018 Fadli menulis dua berita masing-masing berjudul “Caleg Asal Kendari Dipolisikan, Diduga Tipu dan Kuras Harta Mantan Suami” dan “Polda Sultra Segera Tentukan Status Hukum Seorang Caleg Kendari”.

Sementara Wiwid menuliskan empat berita Andi Tendri Awaru di Okesultra.com dengan judul “Dilaporkan ke Polda Sultra Atas Tiga Dugaan Tindak Pidana”, “Andi Tendri Awaru yang Dilaporkan ke Polisi Ternyata Caleg PAN Kendari”, “Polda Sultra Masih Cari Barang Bukti Soal Kasus Andi Tendri Awaru”, dan “Polda Sultra Sudah Panggil Andi Tendri Awaru, Statusnya Ditetapkan Setelah Gelar Perkara”.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sultra resmi melayangkan surat penggilan klarifikasi terhadap keduanya pada 18 Februari 2019.

Kasus ini menambah deret kasus jurnalis yang dikriminalisasi. Dalam laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) tentang kebebasan pers di Indonesia pada Januari 2019.

Sejak 2008 hingga Desember 2018 telah terjadi 16 kasus hukum yang berupaya mempidanakan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

“Di Indonesia, jurnalis dilindungi oleh UU Pers. Bahkan dalam Pasal 15 UU Pers telah diatur agar setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers,” ujar Head Division Online Freedom of Expression SAFEnet, Ika Ningtyas

Jaminan kemerdekaan pers dalam UU Pers tersebut diperjelas dengan MOU antara Kapolri dan Dewan Pers pada 9 Februari 2012 silam sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya mediasi lebih dulu melalui Dewan Pers.

Jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara ini menilai karya jurnalistik yang ditulis oleh Fadli dan Wiwid merupakan bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial yang dilindungi dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999.

Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

SAFEnet sebagai organisasi yang fokus memperjuangkan hak-hak digital pun menyatakan sedikitnya lima poin sikap, pertama Fadli Aksar dan Wiwid Abid Abadi tidak bisa dipidana dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE karena berita yang mereka tulis dilakukan demi kepentingan publik. Dalam pasal 310 KUHP ayat (3) disebut perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Kedua, Andi Tendri sebagai narasumber yang keberatan dengan berita pers dapat menggunakan hak jawabnya dan mengajukan sengketa pers ke Dewan Pers.

Ketiga, Polda harus menghentikan penyelidikan kasus tersebut dan mematuhi Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers.

Keempat, Dewan Pers dituntut melindungi terlapor dengan menerbitkan surat kepada Polda Sultra agar menghentikan penyelidikan kasus itu.

Terakhir, ormas sipil dan organisasi jurnalis diajak agar bergerak bersama menuntut pemerintah mencabut pasal karet dalam UU ITE yang telah mengancam kebebasan pers di Indonesia. (asl/waa).


Tulis Komentar Anda Disini