OKESULTRA.COM, KENDARI – Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 1 – 2 Maret 2019.

Menyambut kedatangan orang nomer satu di Indonesia, kelompok Cipayung Sultra yang terdiri dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra, Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sultra, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sultra menyampaikan beberapa tuntunnya.

Ketua PKC PMII Sultra, Erwin Gayus mengatakan, PMII Sultra menyampaikan beberapa pernyataan sikapnya. Pertama, kata Erwin, PMII Sultra mendorong Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) agar segera dimekarkan. Kedua, meminta kepada Presiden agar memperhatikan infrastruktur di Sultra. Kemudian, meminta Presiden agar membentuk tim khusus untuk mengidentivikask  TKA yang tak memiliki visa kerja serta memprioritaskan tenga kerja lokal.

“Kami juga secara khusus meminta Presiden Jokowi agar memantau secara langsung tambang yang beroperasi secara ilegal di Sultra,” kata Erwin.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Sultra, Eko Hasmawan Baso mengatakan, Badko HMI Sultra secara kelembagaan tidak mendukung salah satu kandidat calon Presiden RI dan tetap menjaga independensi.

“Kami mengapresiasi kunjungan kerja Presiden di Sultra. Tapi, kami juga menyampaikan beberapa tuntutan,” katanya.

Kata Eko, Badko HMI Sultra menghimbau agar masyarakat Sultra untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Dan secara tegas, lanjut Eko, Badko HMI menolak keras keberadaan TKA di Sultra.

Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Kendari, Deprianus Sarlis mengatakan, GMKI memaknai kehadiran Presiden RI  sebagai kunjungan kerja dan tidak berkapasitas sebagai Capres.

GMKI juga mendorong agar Presiden mempeehatikan infrastruktur jalan transportasi di Sultra utamanya Tol Laut.

“Sultra termasuk salah satu daerah penghasil ikan terbesar, perlu juga asa pembuatan tol perikanan agar akses ekspor berjalan baik,” katanya.

Selain itu, GMKI juga meminta agar Presiden membangun industri pertanian di Sultra. Khususnya, industri buah – buahan.

Ketua Cabang PMKRI Kendari, Karlianus Poasa, juga meminta kepada Presiden agar menginstruksikan ke penegak hukum agar bertindak sebagai pelayanan dan pelindung masyarakat secara independen tanpa memandang suku bangsa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPC GMNI Kendari Abdul Wahab mendesak Presiden RI agar segera mungkin melakasanakan reformasi agraria sejati.

Dan terakhir, Pimpinan Daerah (PD) KMHDI Sultra, melalui ketuanya Gede Eka Pandi Afrizal meminta agar Presiden Jokowi lebih menjamin transmigrasi di Sultra.

“Kami menilai, banyak tanah tanah transmigrasi di Sultra tanahnya di sengketakan. Selain kepada Presiden, kami juga meminta agar Pemda lebih mempeehatikan nasib para transmigran,’ katanya.(waa).


Tulis Komentar Anda Disini