Sekretaris Umum Jarak Sultra, Asrul Rahmani
Sekretaris Umum Jaringan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara, Asrul Rahmani (Foto: Okesultra.com)

OKESULTRA.COM, KENDARI – Jaringan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (JARAK SULTRA) kembali angkat bicara terkait Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) tahun anggaran 2015 yang disuga fiktif atau bodong.

Sekretaris Umum Jarak Sultra, Asrul Rahmani mengungkapkan bahwa SPK dengan nomor kontrak 39/PL.SPK/PEM.UMUM/SETDA-KONKEP/XI/2015 tentang pengadaan pematang lahan taman dengan nilai kontrak Rp 190 juta ini bodong.

Keabsahan SPK tersebut telah dikonfirmasikan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada saat itu, kegiatan tersebut tidak tertera dalam daftar pengadaan tetapi yang ada jenis pekerjaan pengadaan tanah sehingga proses pencairan dana SPK tersebut ditolak padahal pekerjaan telah selesai dengan menggunakan anggaran pribadi.

“Jelas ini murni adanya unsur kesengajaan dan juga jelas delik pidananya karena merupakan bentuk penipuan. SPK bodong itu tindak pidana murni, dan masuk pada pasal 378 tentang penipuan,” ungkap Asrul kepada Okesultra.com, Sabtu (01/12/2018) lalu.

Ditambahkan Asrul, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Konkep tahun 2015 berinisial YB dan Pengguna Anggaran (PA) berinisial CT harus bertanggung jawab terkait masalah ini.

Terlebih lagi dengan banyaknya kejanggalan dalam proses penerbitan SPK hingga proses pekerjaan. Misalkan saja berita acara penerimaan hasil pekerjaan sementara Provisional Hand Over (PHO), dan kwitansi serta surat pengantar keuangan berstempel basah tetapi dokumen tersebut tetap tidak bisa digunakan dalam proses pencairan dana pekerjaan.

“Saya menghimbau kepada pihak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus SPK bodong ini, karena sangat meresahkan terutama bagi para kontraktor,” imbuh Asrul.


Laporan : Aroel

Tulis Komentar Anda Disini