OKESULTRA.COM, KENDARI – Aliansi Pro Kemerdekaan Pers, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terdiri dari gabungan organisasi jurnalis mendatangi Mapolda Sultra, Rabu 20 Februari 2019.

Kedatangan puluhan jurnalis itu untuk memprotes sikap penyidik Cyber Crime, Ditreskrimsus, Polda Sultra yang menggunakan UU ITE untuk menangani kasus sengketa pers dua jurnalis media online Wiwid Abid Abadi (Okesultra.com) dan Fadli Askar (Detiksultra.com).

Kedatangan para jurnalis ke Mapolda Sultra itu disambut oleh Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt.

Dihadapan jurnalis, Kabid Humas menyampaikan permintaan maaf kepada jurnalis tentang penggunaan UU ITE untuk dalam menangani sengketa pers yang dianggap mengancam kebebasan pers.

“Atas nama pimpinan Polri, Polda Sultra. Kami memohon maaf apabila langkah penyidik kami dalam menangani kasus ini yang terkesan bertentangan dengan kebebasan pers dalam undang  – undang nomor 40 tahun 1999,” kata Harry.

Ia juga mengapresiasi langkah jurnalis di Sultra yang datang untuk meminta konfirmasi.

“Kami juga mengapresiasi kegiatan hari ini, ini merupakan kerjasama yang sangat harmonis dengan meminta konfirmasi kepada kami, dan tentunya kami akan melakukan evaluasi terhadap apa yang dilalukan oleh penyidik,” sambungnya.

Ia juga menyarankan agar dua jurnalis yang dipanggil penyidik Polda Sultra untuk menggunakan hak tolaknya.

“Kami juga mendorong agar teman teman jurnalis menggunakan hak tolak, sebagaimana dalam pasal 4, undang – undang Pers nomer 40 tahun 1999,”

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan penyidik bahwa, didalam MoU antara Polri dan Dewan Pers, pasal 5, tentang koordinasi penegakan hukum karya jurnalistik harus berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kami sangat faham dan akan segera melakukan evaluasi,” sambungnya.

Harry juga mendukung insan pers di Sultra agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kaidah jurnalistik.

“Kami juga mendukung Pers di Sultra dalam mencari, mengolah informasi dan menyebarluaskan informasi yang terverifikasi dan falid,” tutupnya.

Sebelumnya, dua jurnalis media online Wiwid dan Fadli dilaporkan ke Polda Sultra atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Caleg DPRD Kota Kendari asal PAN, Andi Tendri Awaru.

Andi Tendri tak terima kasus dugaan tindak pidana kependudukan yang dilaporkan Muh Kasad diberitakan.

Langkah yang diambil Andi Tendri dan penyidik Polda yang langsung melanjutkan kasus itu ketahap penyelidikan dianggap terburu – buru dan mengabaikan UU Pers dan MoU antara Polri dan Dewan Pers.

“Harusnya, sengketa pers diseleseikan dengan menggunakan UU Pers. Bukan dengan UU ITE,” kata Ketua AJI Kendari, Zainal Ishak.(waa).


Tulis Komentar Anda Disini