Adly Yusuf Saepi (Foto: Istimewa).

OKESULTRA.COM, TIRAWUTA – Tim investigasi proses seleksi anggota KPU Kolaka dan Kolaka Timur (Koltim) akhirnya tiba di Kendari pada Kamis (24/1/2019) lalu.

Tim investigasi dari KPU RI yang datang bejumlah 4 orang, terdiri dari 2 orang dari Inspektorat dan sisanya dari Biro Hukum dan Biro SDM.

Timsel yang tiba langsung melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara maraton terhadap ketiga pelapor diantaranya, Adly Yusuf Saepi, Muh. Ali dan Siswanto Azis di salah satu hotel di Kendari.

Dugaan kecurangan tersebut mencuat dengan laporkan oleh anggota KPU Koltim periode 2014-2019 demisioner, Adly Yusuf Saepi yang juga peserta seleksi anggota KPU Koltim.

“Merujuk surat tugas tim investigasi yang ditandatangani Ketua KPU RI Nomor: 1/PP.06-SPT/05/KPU/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 Perihal Pemeriksaan/Klarifikasi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023, dan berdasar Surat Nomor: 03/UND/PK-Timsel I/Sultra/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal permintaan klarifikasi terhadap saya atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan lerbuatan melawan hukum oleh tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 yang ditanda tangani ketua tim investigasi, Maruhum H. Pasaribu,” jelasnya.

Adly sendiri telah diklarifikasi oleh tim investigasi tersebut, dengan dicecar dengan sejumlah pertanyaan.

“Saya telah diklarifikasi serta memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui, alami dan ditanyakan oleh tim investigasi, intinya ada 3 point penting yang saya sampaikan dan jelaskan satu persatu didalam pemeriksaan dihadapan tim yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan yang saya tanda tangani,” ujarnya.

Tiga hal yang ditanyakan terkait keberatan atas digugurkannya Adly dalam tahap administrasi hanya karena rekomendasi yang ia miliki ditandatangani oleh Plh. Sekda a.n Gubernur.

“Padahal menurut hukum itu sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum karena dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (1, 2 & 4),” lanjutnya.

Hal selanjutnya adalah dengan dugaan bocornya soal CAT dengan kunci jawabannya dan diperjual belikan dan dugaan transaksional dalam proses seleksi.

Selain memeriksa pelapor, tim investigasi juga mendatangi Kejati Sultra untuk meminta infomasi terkait perkembangan dan hasil tindak lanjut dari laporan dugaan permintaan uang dan pungutan liar yang dilaporkan Muh. Ali yang diduga dilakukan oleh oknum anggota timsel.

Tidak hanya di Kajati, tim investigasi juga telah mendatangi Polda Sultra menemui penyidik terkait laporan bocornya dokumen negara soal CAT yang diduga dibocorkan dan diperjual belikan oleh oknum eks anggota KPU Koltim dan staf biro SDM KPU Sultra kepada para peserta seleksi baik yang baru mengikuti seleksi maupun calon incumbent.

Hingga saat ini, proses investigasi tim masih berjalan dengan diperiksannya beberapa anggota timsel dan oknum-oknum pihak yang diduga terkait lainnya di kantor KPU Sultra.

Adly berharap dengan telah turunnya tim
Investigasi, semua masalah yang selama ini menyita perhatian masyarakat luas menjadi terang benderang sehingga para korban yang merasa dirugikan tidak dituduh memfitnah namun sesuai fakta yang sebenarnya.

“Didalam pemeriksaan saya yang dituangkan diBAP, harapannya saya meminta agar ketua dan anggota tim seleksi calon anggota KPU Kolaka dan Koltim periode 2019-2024 dipecat semua, dibatalkan seluruh keputusan dan pengumuman yang dihasilkan timsel dan mengulang seluruh tahapan seleksi didua Kabupaten tersebut dari awal dengan membentuk tim seleksi yang baru, karena semua produk timsel cacat hukum dan improsedural sehingga segala keputusan timsel batal demi hukum,” harapnya.(asl)


Tulis Komentar Anda Disini