Tina Nur Alam (kiri) tampak mendampingi sanga suami Nur Alam saat proses sidang (Foto : Tribunnews)
Tina Nur Alam (kiri) tampak mendampingi sanga suami Nur Alam saat proses sidang (Foto : Tribunnews)

OKESULTRA.COM, KENDARI – Istri mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Tina Nur Alam mengungkapkan alasan suaminya, Nur Alam mengambil langkah banding hingga kasasi.

Menurut Tina, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dahulu mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhi hukuman Nur Alam selama 12 tahun penjara, denda Rp 2,7 Miliar dan mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun usai menjalani masa hukumanya.

“Kan KPK banding duluan, mau tidak mau, bapak juga harus banding dong,” kata Nur Alam kepada Okesultra.com di Grand Clarion Hotel Kendari, Senin (13/8/2018) malam.

Namun sayang, alih-alih mengajukan banding agar hukuman diringankan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memperberat hukuman Nur Alam menjadi 15 tahun penjara dan dengan Rp 1 miliar.

Tak berhenti disitu, Nur Alam kembali mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. “Ya, bapak ajukan kasasi, semoga hukumanya diringankan, mohon doanya saja,” kata Tina.

“Hasil putusan kasasi itu InshaAllah dibacakan pada September 2018, mohon doanya saja ya,” sambung Tina.

Dikutip dari Kompas.com, menurut majelis hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang selaku Gubernur dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Menurut majelis hakim, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar.

Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia, sebesar Rp 1,5 triliun.
Selain itu, Nur Alam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd.

Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB.

Adapun hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, uang tersebut harus dianggap sebagai suap.

Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.


Laporan : Wiwid Abid Abadi

Tulis Komentar Anda Disini